oleh Darmansyah
Inilah cuplikan kecil bagaimana lekatnya ekonomi Aceh bertaut dengan
Medan. Panen raseuki di tanah indatu ini “meuhambo” dengan deras di kota
provinsi tetangga itu. Sebuah fenomena yang telah berlangsung lama dan
disegarkan kembali oleh wartawan senior Darmansyah dalam sebuah tulisan
ringan yang menggelitik.
***
***
Lobi Garuda Plaza, di Jalan Sisingamangaraja, Medan, di suatu pagi,
awal April lalu, mirip suasana “meunasah” di Kampung Aceh. “Meunasah”
yang mengaumkan koor zikir “dhalail khairat.” Zikir paduan suara
berharmoni magis yang biasanya dilantunkan dengan intonasi tinggi,
terkadang juga mendayu, di “balee meunasah gampong.” Zikir yang bisa
juga menghentak dengan retorika yang “ribet.” Retorika, yang hari itu
bereinkarnasi di lobi hotel bintang tiga itu dan menjalarkan aumannya ke
kisi-kisi ruang.
Simaklah riuhnya benturan kalimat “kelat” dari lafadh huruf “t”
berdetak. Huruf “t” ber”getah” dari aksentuasi dialog serabutan. Dialog
gaduh, yang terkadang berdentam dan garang dari kalimat berstruktur
centangprenang. Kacau. Tak beraturan. Kalimat bersilang tanpa tatakrama
pengucapan. Hari itu, ketika kami “takziah” ke “meunasah” Aceh itu, ada
suara gaduh di meja “reception” tentang kealpaan pencatatan “bocking”
kamar. Suara bernada tinggi, mirip orang bertengkar, berhamburan
mengiringi kecemasan sang tamu ketika tidak mendapatkan kamar hotel.
Bahkan, dari sudut lain, masih di area lobi, di keremangan pagi Gayo
Cafe, sekawanan orang bertampang pengusaha asyik bercas cis dengan
volume suara besar menegosiasikan harga sebuah proyek sembari menghirup
seduhan kopi pagi dan mengapungkan persilangan kata, “jeut, bereh, kah”
ataupun “hana masalah” yang berdengung. Percakapan yang sangat khas
Aceh. Nuansa “gentlement” yang di ujung “haba”nya, percakapannya,
ditutup tawa berderai.
Jangan alpa pula menyimak celoteh berisik yang berlarian dari sudut
sebuah restoran, yang subuh itu disulap sebagai tempat “breakfast,” di
sayap kiri lobi. Suara berisik yang menaburkan kalimat pendek “peu lom,”
apalagi, dan “neu cok laju,” silakan ambil terus, bernada perintah,
dari tamu yang tergagap mengambil hidangan pagi. Kalimat yang diucapkan
tanpa basa basi itu membuat tenggelam bisik sepasang tamu “bule,” yang
hanya bisa tersenyum hambar dan mengangkat kepala melongokkan pandang
kearah asal suara.
Masih di ruang lobi. Di sofa, yang melingkar di tiang tengah, teronggok
rombongan tamu “gampong” meregang kantuk. Berdesakan. Mereka masih
menunggu antrian kamar, dengan tas bergeletakan di lantai, sembari
berceloteh mengumpat jengkel dalam kalimat “carut marut” yang
ditujukan kepada “room boy” atas pelayanan adem ayem.
Di teras depan dua keluarga berwajah kusut melintas dan mendenguskan
suara gerutu dalam kalimat yang sangat Aceh,”hana le kama,” tidak ada
lagi kamar. Keluarga ini berpapasan dengan seorang lelaki “berstelan”
pejabat, di depan pelataran, yang tampak bergegas untuk menyeberang
Jalan Sisingamangaraja sembari menyeringaikan penyesalannya dalam
kalimat pendek,”tuwoe bocking,” lupa pesan. Dan ia melengos ke arah
satpam minta dicarikan taksi.
Masih di area lobi, di depan kotak “lift,” tiga pejabat sebuah
kabupaten asyik berdiskusi cas, cis, cus sesukanya dalam bahasa daerah
berdialek “jamee,” tanpa peduli sorot keheranan tamu di sekitarnya.
“Rapat kerja,” ujarnya dengan nada risih ketika pandangan kami
bertabrakan. Jawaban “pembenaran” dari sikap salah kaprah karena tidak
ada pertanyaan yang kami lontarkan tentang kegiatannya di hotel
“meunasah” Aceh itu.
Rapat kerja,” dalam tanda dua petik, di hotel berbintang tiga itu, yang
sekaligus menyertakan anak istri atas nama rekreaksi dan “nyambi”
wisata belanja di mall Sun Plaza di Kampung Keling atau pun super market
Carefour di Medan Fair, kawasan Jalan Gatot Subroto, untuk menyebut,
dua dari sekian banyak, tempat “shoping” paling digandrungi keluarga
ekonomi “pejabat” Aceh jika berada di Medan.
***
Garuda Plaza, ketika hari kami “ziarah” sedang melimpah pengunjung.
Padahal, saat itu bukan pekan liburan. Tidak pula di bulan promosi yang
biasanya di iklankan secara rutin di koran lokal terkenal Banda Aceh.
Hari itu, Garuda Plaza Hotel, memang sedang “booming” tamu. “Booming”
dengan “okupansi” atau tingkat hunian “overload,” melebihi kapasitas.
Tingkat hunian yang mengharuskan tamu mengantri untuk mendapatkan jatah
kamar. Atau mem”bocking” seminggu sebelumnya.
Dan ketika kami konfirmasi suasana melimpah ini dengan Hendra Arbie,
pemilik sekaligus pengelola hotel, ia menjawab dengan enteng,” biasa.”
Ya, biasa. Biasa, ketika hotel milik keluarga Minang, yang
mengidentikkan usahanya sebagai rumah “syedara,” sekaligus “meunasah”
Aceh tempat tumpangan para “aso lhok,” penghuni asli. “Meunasah” yang
melekatkan nama ruangan dan ornamen khas Aceh di banyak sudutnya
sebagai tali pengikat kekerabatan dengan tanah “indatu.” Tali
kekerabatan yang menyebabkan para “aso lhok” sumringah ketika nongkrong
di Gayo Kafe sembari menyeruput kopi Aceh berlabel “Ulee Kareng Kupi”
atau “Gayo Mountain Cafe.” Atau pun mendecakkan lidah kala menyantap
kuliner “bu gurih,” semacam nasi uduk, ber“eungkot kayee,” ikan tongkol
yang diproses lewat perebusan dan dijemur sampai keras, di waktu makan
pagi.
Bahkan, untuk memelihara harmoni emosional dengan “gampong,” para
syedara, panggilan tamu asal Aceh, diberikan secara gratis koran lokal
terbitan Banda Aceh yang setiap paginya disorongkan ke pintu
kamar-kamar. “Pokoknya, segala bau “Aceh” didekatkan kepada tamu
untuk betah di rumah keluarganya,” ujar Parlaungan Lubis, wartawan koran
lokal di Aceh yang berkantor di sebuah ruang di hotel itu sejak
duapuluh tahun terakhir.
Tidak hanya sekadar menjadi “rumoh keluarga,” Garuda Plaza juga
“menyantuni” tamu Acehnya dengan diskon “besar,” asal bisa menyodorkan
“ka-te-pe” lokal. Ka-te-pe, yang ketika “perang,” dulu, berwarna merah
putih selebar telapak tangan, dan mendiskriminasikan pemegangnya sebagai
warga antah berantah.
Dengarlah bagaimana resepsionis perempuan menanyai seorang tamu yang
mengaku dari Aceh. “Tolong katepenya” Dan sang tamu gelagapan merogoh
dompet mengeluarkan katepe untuk mendapatkan diskon limapuluh persen
bagi pemegang katepe Aceh. Promosi siip!!
Sebagai bisnis yang mengidentifikasikan dirinya sebagai “meunasah,”
Garuda Plaza tidak hanya “membocorkan” dompet “syedara” tapi juga
menyimak secara seksama lengkok ekonomi “seudati” di tanah “indatu.”
Lengkok ekonomi Aceh, yang hari-hari ini bagaikan, “roller coaster,”
dari pasang naik pertumbuhan duit yang digelontorkan Jakarta atas nama
dana otonomi khusus, dana bagi hasil migas dan dana alokasi umum untuk
memadamkan “birahi” kemerdekaan.
Sebagai “syedara, juga, Garuda Plaza takzim membaca “resam” kesantunan
“adat peuteumerohom” dengan menghindar kesan meraup laba ketika banjir
“raseuki” menggenangi “buya gampong .” Dan dalam posisi lain, “meunasah”
Aceh ini tak ingin menjadi “buya lua.”
Mereka hafal sebuah adagium yang hidup sebagai “joke” di tahun
tujuhpuluhan hingga awal duaribuan, yang mencabik hati keluarga Batu
Phat atau keluarga Syamtalira Aron, ketika perut bumi mereka dihisap
gasnya untuk mensejahterakan elite Jakarta, “buya gampong ta dong-dong,
buya lua ba reseuki.” Buaya kampung kebingungan, buaya luar menangguk
rezeki.
Adagium, yang kini, ketika mobil “CRV, Innova ataupun Mitsubhisi double cabin, berseliweran di selangkang rangkang dipelesetkan dengan kalimat, “buya gampong beuraseuki, buya lua meucok laba,” buaya kampung mendapatkan rezeki, buaya luar mengumpulkan laba.
Adagium “plesetan” yang muncul usai perdamaian Aceh. Adagium yang populer ketika “syedara glee,” saudara gunung, bekas kombatan GAM, turun ke kota dan mendapat rezeki dari jatah proyek dan menimba “fee” untuk kemudian dibelanjakan ke Medan atau Jakarta membeli simbol prestiseus mobil CRV, bepergian dengan pesawat di klas bisnis.
Sebuah adagium yang tidak lagi dilontarkan dengan emosional, seperti beberapa dekade sebelumnya, ketika ekonomi Aceh tumbuh menanjak dan masyarakatnya terpuruk ke dasar kemiskinan, dan memunculkan sinisme menggemaskan di setiap “haba,” pembicaraan, di keude kupi, balee meunasah hingga menjadi diskusi di setiap “bakda” maghrib. Adagium, yang kemudian, menjadi kalimat perlawanan yang menyulut “prang sabil,” perang kemerdekaan, dengan Jakarta akibat ketimpangan distribusi pendapatan.
Adagium, yang kini, ketika mobil “CRV, Innova ataupun Mitsubhisi double cabin, berseliweran di selangkang rangkang dipelesetkan dengan kalimat, “buya gampong beuraseuki, buya lua meucok laba,” buaya kampung mendapatkan rezeki, buaya luar mengumpulkan laba.
Adagium “plesetan” yang muncul usai perdamaian Aceh. Adagium yang populer ketika “syedara glee,” saudara gunung, bekas kombatan GAM, turun ke kota dan mendapat rezeki dari jatah proyek dan menimba “fee” untuk kemudian dibelanjakan ke Medan atau Jakarta membeli simbol prestiseus mobil CRV, bepergian dengan pesawat di klas bisnis.
Sebuah adagium yang tidak lagi dilontarkan dengan emosional, seperti beberapa dekade sebelumnya, ketika ekonomi Aceh tumbuh menanjak dan masyarakatnya terpuruk ke dasar kemiskinan, dan memunculkan sinisme menggemaskan di setiap “haba,” pembicaraan, di keude kupi, balee meunasah hingga menjadi diskusi di setiap “bakda” maghrib. Adagium, yang kemudian, menjadi kalimat perlawanan yang menyulut “prang sabil,” perang kemerdekaan, dengan Jakarta akibat ketimpangan distribusi pendapatan.
Distribusi dari penghasilan minyak dan gas yang menyembur di
perut Perueulak dan Syamtalira Aron untuk kemudian membuat liarnya
adagium, “buya gampong ta dong-dong, buya tamong beurasueki.” Adagium
yang menghela perlawanan atas nama keadilan dengan label tuntutan
“kemerdekaan.” Sebuah adagium, yang kala itu, dan kini, disimak secara
khidmat oleh pengelola Garuda Plaza untuk mendekatkan jarak dengan para
syedara dengan menukarkannya lewat jasa pelayanan
penginapan.
***
Garuda Plaza bukan satu-satunya tempat “raseuki,” rezeki Aceh
“meuhambo,” bertebaran, di provinsi jiran itu. Masih banyak “meunasah”
lainnya sepanjang Jalan Sisingamangaraja, hingga ke Jalan Puri atau
Jalan Amaliun, tempat “syedara” melepas penat. Tempat melepas
“raseuki,” yang kemudiannya, ditangkap secara bijak oleh Bank Aceh,
dengan membuka kantor cabang utama di kawasan itu guna memudahkan
orang-orang “asho lhok” menyolokkan kartu ke lobang ATM dengan menarik
isi rekeningnya.
Garuda Plaza, plus “meunasah” seputar Jalan Sisingamangaraja hanyalah
satu barisan dari banyak “enclaf” pendatang Aceh menggelontorkan
“eumpang peeng,” tas duit. Yang lainnya, gelontoran duit “syedara, bisa
dicatatkan, di Pasar Ikan Lama, Pasar Petisah, Medan Mall, Plaza
Thamrin, selain Sun Plaza dan Carrefour di komplek Medan Fair.
Bertakziah ke sana, pasti terdengar sapaan akrab “pajan jinoe” atau pun
“peu haba” di sudut gang atau ketika kepergok sama-sama menawar barang.
Hingga kini, tak ada penelitian secara spesifik untuk menghitung
besaran angka “raseuki gampong” dihamburkan ke Medan. Dulunya, ketika
BRR masih eksis, ada hitungan kasar yang diuraikan secara acak oleh
sebuah koran terbitan Medan, hasil wawancara serabutan dengan seorang
pengamat ekonomi Unsyiah, yang mengatakan, sekitar delapan puluh persen
anggaran lembaga itu menjadi “cashflow” di provinsi tetangga. Angka yang
tak pernah ada klarifikasi finalnya. Sehingga memunculkan pendapat
lainnya yang lebih ekstrim, yang mematok angka rupiah BRR yang “terbang”
ke luar Aceh bisa mencapai sembilan puluh persen lebih.
“Urut saja, sejak dari kebutuhan semen, besi hingga sayur dan telor
ayam, bahkan ongkos buruh pun mengalir ke sana,” kata sang pengamat.
Waktu itu, katanya, duit BRR, baik dana APBN maupun lembaga donor yang
digelontorkan ke Aceh tidak kurang dari Rp 60 triliun. Ia juga mencatat
duit yang tersisa di Aceh hanya untuk membayar harga tanah uruk, pasir,
“fee pajak nanggroue,” ongkos penginapan dan untuk bayar makan “bu
gurih” pagi. Lainnya? “Batu bata saja didatangkan dari Medan dan
Batam.” Entahlah.
Berangkat dari kenyataan itu, yang pasti, orientasi ekonomi Aceh,
sampai hari esok, “magnet”nya masih berada di Medan. Tidak hanya “hambo”
belanja konsumtif tapi juga barang modal serta ekspor impor di”atur”
di Medan. Seluruh aspek bisnis.
“Coba tunjukkan kepada saya mana kegiatan ekonomi Aceh yang tidak
disentuh tangan Medan,” tantang Rustam seorang ekonom Unsyiah yang lain,
pada suatu siang kepada kami.
“Anda tahu? Sejak dari wortel, telur ayam, air kemasan, hingga komoditi
ekspor semaca CPO, kopi, karet dan coklat arus ekspornya berpangkal
atau berujung ke Medan,” katanya dengan geram.
Bahkan, sang ekonom lulusan S3 dari University Kebangsaan Kuala Lumpur
itu dengan kalimat meninggi memberi angka ratusan milyar duit penduduk
Aceh tertanam di sektor “properti” di Medan.
“Mereka bukan membeli rumah. Tapi membeli kampung mewah di Medan.
Mereka tertawan simbol gaya hidup moderen di sektor investasi properti
di sana. Mungkin lebih nyaman hidup di sana,” kata sang ekonom.
Ia bisa memahami pilihan hidup yang diputuskan orang kaya Aceh di
Medan. “Anda tahu harga kebutuhan hidup di Aceh? Tiga kali lipat dari di
Medan,” katanya mengambil contoh harga lontong pagi yang Rp9 ribu di
Banda Aceh, dan hanya Rp3 ribu di Medan. Kalau tidak karena alasan
kerja, anak sekolah dan ikatan emosional kampung halaman di sini, gila
apa kita menetap di Aceh.
Ia menuding, banyak elite Aceh yang dulunya berjuang untuk
kesejahteraan “rakyat,” bahkan dengan mengangkat senjata, kini kawin
atau memboyong anak istrinya ke Medan dan menghabiskan duit hasil
proyeknya di mal-mal besar.
Sang pengamat menunjuk kawasan elit Medan, komplek perumahan
Setiabudi, di bagi timur kota, nyaris menjadi “gampong” Aceh. “Gampong”
orang berduit di Aceh, dari pejabat sampai toke-toke proyek di ujung
Singkil hingga ke pucok Blang Kejeuren, berlomba membeli rumah di
kawasan itu mulai dari hitungan harga ratusan juta hingga milyaran
rupiah.
“Rumah milik para pejabat berlabel kepala satuan kerja hingga milik
kepala dinas sampai kepala daerah kabupaten. Tidak hanya milik pejabat,
toke-toke, apakah dia kontraktor atau pun pengusaha swasta yang
terbilang kaya, punya rumah di sini,” ujar seorang teman, yang selain
menempati salah satu rumah di sudut komplek, juga pernah menyodorkan
sejumlah nama penghuni asal Aceh di sana.
Menurut sang teman, arus investasi orang Aceh di sektor properti
Setiabudi bukanlah kasus baru. Kasus ini adalah pengulangan dari
kejadian serupa di zaman barter, ketika orang kaya Aceh, seperti
pemilik CV Lubuk, NV Permai, Firma Anda, Aceh Kongsi ataupun CV Perdata
ramai-ramai “membeli” perkampungan “mewah” di kawasan Medan Baru awal
tahun enampuluhan.
Perkampungan, ketika kami menelusurinya di awal April lalu itu telah
banyak berubah dan berpindah tangan. Suasana perkampungan itu pun sudah
mulai kumuh. Di beberapa sudut jalan terdapat genangan air dari parit
yang tersumbat dan sampah secara liar berserakan. Terasa agak dibiarkan.
Tapi “aura” Acehnya masih pekat walaupun perumahaan itu menjadi
“kuno” setelah berumur lima dasawarsa. Kuno sebagai bangunan dengan
plafon rendah dan sebagiannya sudah dilego anak cucu pemiliknya. Padahal
dimasa jayanya kawasan elit ini pernah mendapat predikat sebagai
“Kebayoran Baru” nya Medan.
Perkampungan elit ini masih meninggalkan jejak kental keacehannya dari
sebuah masjid besar yang dibangun dari sadaqah saudagar Aceh, kala itu,
dengan nama Istiqamah. Di masjid ini hingga sekarang masih
terpelihara tradisi “khauri maulod,” zikir “dhalail khairat ” setiap
malam Jumat dan tadarus dan shalat tarawaih berjamaah di malam – malam
bulan Ramadhan.
Kampung ini, sepertinya, disengaja oleh para pemiliknya didekatkan
dengan kantor perwakilan pemerintah provinsi di Jalan Patimura, yang
jaraknya sepenggal langkah.
“Kami dulu sepakat untuk menjadikan kantor perwakilan itu sebagai
simbol keutuhan masyarakat Aceh di sini. Semacam “balee gadeng,” ujar
Syahnan seorang penghuni “awai” dari komunitas Gayo yang masih tersisa
di Medan Baru.
Komunitas Medan Baru memang mencerminkan “plural”nya kesukuan di Aceh.
Ada Gayo, Alas, “Jamee,” Melayu dan sebagainya. Untuk itulah, menurut
Syahnan perlu sebuah “Balee Gadeng” sebagai rumah musyawarah yang yang
menampung keluhan sekaligus membahas dan memutuskan seluruh persoalan
yang dihadapi perkauman. Juga untuk mendapat informasi tentang gejolak
di kampung. “Semacam rumah komunitaslah,” kata kakek yang dulunya
pengusaha kaya di zaman “barter.”[]
