HUMAN Right Working Group (HRWG) menilai Indonesia semakin tidak mampu
mengatasi kekerasan, intoleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia
(HAM). Mereka akan membawa masalah itu ke sidang Universal Periodic
Review (UPR) di Jenewa, Swiss, 23 Mei nanti.
Sidang UPR yang merupakan evaluasi empat tahunan dengan Dewan HAM
PBB akan dihadiri oleh negara-negara anggota PBB. Artinya, persoalan HAM
di Indonesia bakal mendapat sorotan di forum resmi dunia.
Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin dalam jumpa pers di Jakarta,
kemarin, menyatakan tindak kekerasan, intoleransi, dan pelanggaran HAM
di Indonesia semakin memprihatinkan. "Hak-hak kaum minoritas tidak
mendapat perlindungan," tegasnya.
Dalam sidang UPR nanti, lanjut Rafendi, HRWG bersama Komnas HAM dan
Arus Pelangi akan menyampaikan tiga desakan kepada pemerintah Indonesia.
Ketiga desakan itu ialah pemerintah harus terbuka dan objektif untuk
menerima rekomendasi dari komunitas internasional, memberikan dan
menerima fakta persoalan HAM di Indonesia, serta berpikir positif demi
kemajuan HAM dan demokrasi.
"Laporan pemerintah sangat normatif. Mereka hanya mencantumkan
hal-hal positif, seolah-olah kasus pelanggaran HAM sudah terselesaikan.
Karena itu, kami akan beberkan fakta-fakta yang sebenarnya," tambah
Kepala Bagian Penelitian dan Pengkajian Komnas HAM Elfansuri.
Wakil Direktur HRWG Choirul Anam menyatakan pihaknya akan
memfokuskan permasalahan HAM pada hak kebebasan beragama dan kekerasan
oleh kepolisian. Ia mencatat, sejak 1 Januari hingga 7 Mei 2012,
terdapat 30 kasus kekerasan yang berhubungan dengan kebebasan beragama.
Anam juga melihat posisi kepolisian bias. "Polisi itu kalau mau
bertindak ya harus berdasar hukum, jangan agamanya yang dijadikan dasar.
Hal itu terlihat saat polisi seolah-olah membiarkan kekerasan yang
dilakukan oleh ormas tertentu."
Secara terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan
tanggung jawab untuk menanggapi persoalan tersebut akan diberikan
kepada menteri luar negeri. (*/x-11)
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/20/320774/265/114/HAM-Indonesia-akan-Dibeberkan-di-Sidang-PBB
