Sudah sekian lama masyarakat Aceh merasa diperlakukan tidak adil sebagai bagian Negara Indonesia. Ini terjadi dalam berbagai hal, salah satunya adalah razia khusus pelat “BL” di provinsi tetangga Sumatera Utara.
Beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa “Elit” Aceh sudah melakukan himbauan agar Sumut mau menghentikan praktik kotor itu. Bahkan, Kapolda Sumut Irjen Eko Hadi Sutedjo telah memastikan tidak ada lagi pemeriksaan berlebihan terhadap plat BL oleh anak buahnya, tapi ternyata Aceh tidak terlalu berwibawa untuk menghentikan itu. Buktinya, selang beberapa hari janji itu dilontarkan di depan Kapolda Aceh Husein Hamidi, Kasdam Iskandar Muda Brigjen Rudi Polandi, Sekda Aceh Dermawan, dan sejumlah unsur muspida Sumut saat melakukan pertemuan di Mapolda Sumut, (Rabu 18/2/2015), keluhan kembali disuarakan rakyat Aceh yang memasuki kota Medan (serambi 2/21).
Wakil Ketua DPRA Himbau Plat BK Diperas di Aceh
Elit-elit Aceh tak mampu berbuat banyak untuk melindungi rakyatnya dari perlakuan diskriminatif. Yang terkadang lebih pantas disebut pemerasan. Betapa tidak, terkadang masyarakat Aceh ke Medan adalah untuk membawa orang tuanya berobat, menjemput orang tua, dsb. Namun mereka harus merogoh kocek lebih dalam agar bisa melewati perbatasan mengerikan itu. Bahkan, lebih sering para perazia itu mencari-cari kesalahan masyarakat Aceh agar bisa diperas. Saya heran, apa para oknum “pemeras berwenang” itu kekurangan uang untuk kehidupannya. Mungkin perlu hashtag lagi untuk pemeras ini agar puas dengan mandi koin, #CoinForPolantasSumut. (Baca: Koin Untuk Polantas Sumut)
ternyata Begal yang difasilitasi negara ini pun berlanjut, kemarin baru saja terjadi pemerasan terhadap plat BL di aceh sebesar Rp 1,5juta (baca: Penumpang Belakang Tak Pakai Sabuk, Polisi Langkat Tilang Mobil Aceh Rp. 1,5 Juta)
Berbagai Komentarpun muncul di social media, setelah akun twitter @Ikhwanreza_ menanyakan solusi dari wakil ketua DPRA, Irwan Djohan, beliau menjawab bahwa solusinya sulit dan hanya bisa menghimbau untuk plat BK diperas di Aceh. Ikhwan Reza, juga menyarankan solusi untuk dibuat Tim investigasi guna menangkap pelaku oknum penjajahan sesama bangsa indonesia itu. Wakil Ketua DPRA Himbau Plat BK Diperas di Aceh
