Pemerintah Tunisia telah memberikan persetujuan untuk kelompok Islam
Hizbut Tahrir yang memungkinkan mereka menjadi sebuah partai politik
legal.
Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan internasional yang berusaha untuk
mendirikan kembali Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir tidak mendukung
demokrasi atau ikut mengambil bagian dalam pemilu tetapi mereka
memfokuskan aksi mereka lebih kepada penyebaran pemikiran.
Ridha Belhadj, yang mengepalai cabang Hizbut Tahrir Tunisia, mengatakan
pemerintah telah mengabulkan lisensi kelompok mereka setelah berkomitmen
untuk melakukan aksi politik damai.
"Tujuan dari Hizbut Tahrir adalah untuk mendirikan sebuah kekhalifahan
Islam, meningkatkan kesadaran Islam dan memimpin negeri ini untuk
mencapai perubahan radikal dan kesatuan negara Islam," tegasnya.
Sebelumnya pada bulan Mei, pemerintah yang berkuasa di bawah partai
Islam An-Nahdhah (Ennahda) memberikan lisensi kepada kelompok Salafi
untuk mendirikan partai politik, Islah Front, yang akhirnya menuai
kecaman dari kelompok sekularis.
Elit sekuler Tunisia menuduh Ennahda terlalu lunak terhadap kelompok
"garis keras". Namun Ennahda mengatakan strategi itu adalah untuk
membawa mereka ke dalam arus utama politik untuk menghindari aksi protes
jalanan.
Dilarang di bawah Ben Ali, Ennahda memenangkan 42 persen kursi dalam
umum bebas pertama Tunisia pada bulan Oktober tahun lalu dan kini
memimpin pemerintahan.
Sementara berbagai media Tunisia menyayangkan atas keputusan
pemerintah menyetujui Hizbut Tahrir sebagai partai politik, lantaran
media di Tunisia tidak pernah melihat peran aktif gerakan Hizbut Tahrir
dalam gerakan pemberontakan 2011 untuk menggulingkan Ben Ali.
Abdel Somued, salah satu jurnalis koran lokal Tunisia mengatakan “Kita sangat menyayangkan ada gerakan Islam yang tidak pernah ikut aktif dalam revolusi tetapi diakui oleh pemerintah sebagai partai politik. Ini sama saja memasukan sebuah benalu kedalam sistem pemerintahan Tunisia,” tuturnya.
Walaupun begitu Partai Islam En-Nahda tetap menyatakan untuk berkomitmen dalam kebebasan berdemokrasi tanpa benar-benar menghambat kebebasan beberapa gerakan Islam yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan beberapa kelompok liberal dan sekuler mengkhawatirkan bahwa Partai En-Nahda sudah mempersiapkan sebuah hukum untuk menjadikan Tunisia sebagai negara bersyariat Islam.
Abdel Somued, salah satu jurnalis koran lokal Tunisia mengatakan “Kita sangat menyayangkan ada gerakan Islam yang tidak pernah ikut aktif dalam revolusi tetapi diakui oleh pemerintah sebagai partai politik. Ini sama saja memasukan sebuah benalu kedalam sistem pemerintahan Tunisia,” tuturnya.
Walaupun begitu Partai Islam En-Nahda tetap menyatakan untuk berkomitmen dalam kebebasan berdemokrasi tanpa benar-benar menghambat kebebasan beberapa gerakan Islam yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan beberapa kelompok liberal dan sekuler mengkhawatirkan bahwa Partai En-Nahda sudah mempersiapkan sebuah hukum untuk menjadikan Tunisia sebagai negara bersyariat Islam.
