Ternyata Aceh Sudah Dikenal Sejak Masa Nabi Muhammad SAW

Benarkah pulau Sumatra telah dikenal oleh Rasulullah SAW semasa hidup, serta telah dilalui dan disinggahi para pedagang dan pelaut Arab di masa itu? Pernyataan ini diungkap Prof. Dr. Muhammad Syed Naquib al-Attas di buku terbarunya “Historical Fact and Fiction” yang di seminarkan November 2011 lalu.

Syed Muhammad al Naquib al Attas lahir di Bogor, 5 September 1931 adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat ini dari Malaysia. Ia menguasai teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur.


Muhammad al Naquib al Attas
Ia juga menulis berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang sufisme, kosmologi, filsafat, dan literatur Malaysia.

Sumber Wikipedia menyebutkan, tahun 1962 Al-Attas menyelesaikan studi pasca sarjana di Institute of Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada, dengan thesis Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh.

Al-Attas kemudian melanjutkan studi ke School of Oriental and African Studies, University of London di bawah bimbingan Professor A. J. Arberry dari Cambridge dan Dr. Martin Lings. Thesis doktornya (1962) adalah studi tentang dunia mistik Hamzah Fansuri.

Pada 1987, Al-Attas mendirikan sebuah institusi pendidikan tinggi bernama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) di Kuala Lumpur. Melalui institusi ini Al-Attas bersama sejumlah kolega dan mahasiswanya melakukan kajian dan penelitian mengenai Pemikiran dan Peradaban Islam, ia terkenal kritis terhadap Peradaban Barat.

Kesimpulan Al-Attas ini berdasarkan inductive methode of reasoning. Metode ini, ungkap al-Attas, bisa digunakan para pengkaji sejarah ketika sumber-sumber sejarah yang tersedia dalam jumlah yang sedikit atau sulit ditemukan, lebih khusus lagi sumber-sumber sejarah Islam dan penyebaran Islam di Nusantara memang kurang.
Ada dua fakta yang al-Attas gunakan untuk sampai pada kesimpulan di atas.
Pertama, bukti sejarah Hikayat Raja-Raja Pasai yang di dalamnya terdapat sebuah hadits yang menyebutkan Rasulullah saw menyuruh para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudra, yang akan terjadi tidak lama lagi di kemudian hari. Hikayat Raja-raja Pasai antara lain menyebutkan sebagai berikut:
“…Pada zaman Nabi Muhammad Rasul Allah salla’llahu ‘alaihi wassalama tatkala lagi hajat hadhrat yang maha mulia itu, maka sabda ia pada sahabat baginda di Mekkah, demikian sabda baginda: “Bahwa sepeninggalku ada sebuah negeri di atas angin Samudera namanya. Apabila ada didengar khabar negeri itu maka kami suruh engkau (sediakan) sebuah kapal membawa perkakas dan kamu bawa orang dalam negeri (itu) masuk Islam serta mengucapkan dua kalimah syahadat. Syahdan, (lagi) akan dijadikan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam negeri itu terbanyak daripada segala Wali Allah jadi dalam negeri itu”

Dasarnya tentu sangat kuat baik secara teologis maupun secara antropologis. Menurutnya, Hamzah Fansuri, Nurruddin Ar-Raniry, Syamsuddin As-Sumatrani, Syech Abdurrauf As-singkili yang terkenal dengan nama Syeikh di Kuala atau Syiah Kuala adalah sekian diantara ulama besar Aceh yang pernah ada di zaman keemasan kesultanan Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam.

Bahkan, sekian diantara Wali Songo memiliki garis hubungan pendidikan atau lulusan (alumni) yang berguru di Samudera Pasai sebagai pusat peradaban Islam Asia tenggara kala itu. Bahkan beberapa diantaranya ada yang memiliki hubungan keturunan dengan Aceh penyebar Islam di tanah Jawa.

Sumber wikipedia menyebutkan, bahwa asal-usul penamaan pulau "Sumatra" sendiri berasal dari keberadaaan sebuah kerajaan benama Samudera Pasai (terletak di pantai pesisir timur Aceh). Diawali dengan kunjungan Ibnu Batutah, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatrah, dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatera, selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. (Nicholaas Johannes Krom, De Naam Sumatra, BKI, 100, 1941.)
Kedua, berupa terma “kāfūr” yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Kata ini berasal dari kata dasar “kafara” yang berarti menutupi. Kata “kāfūr” juga merupakan nama yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut sebuah produk alam yang dalam Bahasa Inggris disebut camphor, atau dalam Bahasa Melayu disebut dengan kapur barus.
Masyarakat Arab menyebutnya dengan nama tersebut karena bahan produk tersebut tertutup dan tersembunyi di dalam batang pohon kapur barus/pohon karas (cinnamomum camphora) dan juga karena “menutupi” bau jenazah sebelum dikubur.

Produk kapur barus yang terbaik adalah dari Fansur (Barus) sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang terletak di pantai barat Sumatra.
Dengan demikian tidak diragukan wilayah Nusantara lebih khusus lagi Sumatra telah dikenal oleh Rasulullah dari para pedagang dan pelaut yang kembali dengan membawa produk-produk dari wilayah tersebut (pasai) dan dari laporan tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar tentang tempat-tempat yang telah mereka singgahi.



Prof. Dr. Muhammad Syed Naquib al-Attas
Menurut berita-berita luar yang juga diceritakan dalam Hikayat Raja-raja Pasai (Pase) kerajaan ini letaknya di kawasan Selat Melaka pada jalur hubungan laut yang ramai antara dunia Arab, India dan Cina. Disebutkan pula bahwa kerajaan ini pada abad ke XIII sudah terkenal sebagai pusat perdagangan di kawasan itu.

Kembali menurut Al-Attas, ia menyebutkan, ada empat faktor penyebab minimnya sumber dan kajian sejarah Islam dan sejarah penyebaran Islam di Nusantara.

Pertama, sumber dan karya ilmiah sejarah Islam yang ditulis dalam huruf Jawi/Pego (Arab latin) oleh masyarakat Nusantara tidak begitu terkenal di kalangan ilmuwan Barat karena tidak banyak dari mereka yang pandai membaca tulisan Jawi.

Kedua, banyak sumber sejarah yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya pada zaman penjajahan.

Ketiga, biasanya sumber-sumber sejarah yang ditulis masyarakat Nusantara dianggap oleh orientalis sebagai artifak sastra, sebagai karya dongeng atau legenda, yang hanya bisa dipelajari dari sudut filologi atau linguistik, dan tidak bisa diterima sebagai sumber sejarah yang sempurna dan benar.

Keempat, karena minimnya sumber dan kajian sejarah Islam Nusantara membuat para ilmuwan Barat hanya menggunakan sumber, kajian dan tulisan dari luar Nusantara termasuk dari Barat. Mereka tidak memperhatikan atau mungkin tidak tahu adanya bahan-bahan dan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber sejarah Islam termasuk sumber-sumber sejarah dari wilayah Nusantara.

Prof. Dr. Abdul Rahman Tang, Akademis dan dosen pasca sarjana di Departemen Sejarah dan Peradaban, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences di International Islamic University Malaysia, selaku pembanding menyatakan kajian sejarah Islam Nusantara yang dilakukan al-Attas dalam buku tersebut sebagian besar bersifat spekulatif.

Salah satu fakta spekulatif tersebut adalah hadits yang terdapat dalam Hikayat Raja Raja Pasai.

Menurutnya, fakta-fakta tersebut bisa valid jika telah menjalani proses “verification of fact”. Namun Al-Attas tidak melakukan proses ini terhadap hadits yang disebutkan di dalam hikayat raja-raja pasai tersebut.

Historical Fact and Fiction
Muslim China warga Malaysia ini mempertanyakan tentang hadits ini dan mengkhwatirkan implikasinya terhadap pemikiran masyarakat Nusantara. Menurutnya, al-Attas melakukan inductive methode of reasoning secara tidak konstruktif. Sedang Dr. Syamsuddin Arif, dosen IIUM asal Jakarta, selaku pembicara kedua dalam acara bedah buku tersebut mengungkapkan kesimpulan al-Attas di atas logis dan sesuai dengan fakta.

Hal ini berdasarkan perjalanan pelaut dan pedagang Arab pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang pergi ke China. Untuk mencapai negeri China melalui laut tak ada rute lain kecuali melalui dan singgah wilayah Nusantara.

Lebih lanjut Arif mengemukakan berbagai teori dan pendapat tentang kapan, dari mana, oleh siapa, dan untuk apa penyebaran Islam di Nusantara beserta bukti-bukti dan fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung pendapat-pendapat tersebut. Arif juga menjelaskan ilmuwan siapa saja yang memegang dan yang menentang pendapat-pendapat tersebut.

Di akhir makalahnya, Arif mempertanyakan pendapat J.C. Van Leur yang pertama kali menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik para pelakunya.

Van Leur dalam bukunya “Indonesian Trade and Society” berpendapat, sejalan dengan melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Sumatera dan khususnya di Jawa, para pedagang Muslim beserta muballigh lebih berkesempatan mendapatkan keuntungan dagang dan politik.

Dia juga menyimpulan adanya hubungan saling menguntungkan antara para pedagang Muslim dan para penguasa lokal.

Pihak yang satu memberikan bantuan dan dukungan materiil, dan pihak kedua memberikan kebebasan dan perlindungan kepada pihak pertama.

Menurutnya, dengan adanya konflik antara keluarga bangsawan dengan penguasa Majapahit serta ambisi sebagian dari mereka untuk berkuasa, maka islamisasi merupakan alat politik yang ampuh untuk merebut pengaruh hingga menghimpun kekuataan.

Menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat Kerajaan Islam Samudera Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut:

1. Seri Kaya Saiyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana Menteri.
2. Saiyid Ali bin Ali Al Makaarani, sebagai Syaikhul Islam.
3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri.

Dari catatan-catatan, nama-nama dan lembaga-lembaga seperti tersebut di atas, Prof. A. Hasjmy berkesimpulan bahwa, sistem pemerintahan dalam Kerajaan Islam Samudera Pasai sudah teratur baik, dan berpola sama dengan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah Sultan Jalaluddin Daulah (416-435 H).

Nama Samudera dan Pasai sudah populer disebut-sebut baik oleh sumber-sumber Cina, Arab dan Barat maupun oleh sumber-sumber dalam negeri seperti Negara Kertagama (karya Mpu Prapanca, 1365) pada abad ke 13 dan ke-14 Masehi. Dan tentang asal usul nama kerajaan ini ada berbagai pendapat.

Menurut J.L. Moens, kata Pasai berasal dari istilah Parsi yang diucapkan menurut logat setempat sebagai Pa’Se. Dengan catatan bahwa sudah semenjak abad ke VII M, saudagar-saudagar bangsa Arab dan Parsi sudah datang berdagang dan berkediaman di daerah yang kemudian terkenal sebagai Kerajaan Islam Samudera Pasai .

Mohammad Said, salah seorang wartawan dan cendikiawan Indonesia pengarang buku ACEH SEPANJANG ABAD yang berkecimpung dengan penelitiannya tentang kerajaan ini dan kerajaan Aceh, dalam prasarannya yang berjudul “Mentjari Kepastian Tentang Daerah Mula dan Cara Masuknya Agama Islam ke Indonesia", berkesimpulan bahwa istilah PO SE yang populer digunakan pada pertengahan abad ke VIII M seperti terdapat dalam laporan-laporan Cina, adalah identik atau mirip sekali dengan Pase atau Pasai.

Pendapat ini adalah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Gabriel Ferrand dalam karyanya (L’Empire, 1922, hal.52-162), dan pendapat Prof. Paul Wheatley dalam (The Golden Khersonese, 1961, hal.216), yang didasarkan pada keterangan para musafir Arab tentang Asia Tenggara. Kedua sarjana ini menyebutkan bahwa sudah sejak abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Asia Tenggara pada masa itu, telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dan musafir-musafir Arab. Bahkan pada setiap kota-kota dagang itu telah terdapat fondachi-fondachi atau permukiman-permukiman dari pedagang-pedagang yang beragama Islam. Wallahu'alam bissawab

Kisah Pejuang GAM Yang Berasal Dari Papua

Ikhwanesia - Kisah Pejuang GAM Yang Berasal Dari Papua, Namanya Abdul Halim, usianya kini memasuki 62 tahun, tinggal di Uleekareng, Banda Aceh. Ia adalah putera asli Papua yang lahir di Manokwari . Ayahnya bernama Pieter Bonsapia, salah seorag pendiri OPM (Organisasi Papua Merdeka). Meski sudah lama tinggal di Aceh, namun logat bicaranya masih sangat khas Papua

Mungkin ia menjadi satu-satunya putera Papua yang berjuang di hutan Aceh bersama GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di masa konflik dulu. Orang-orang di sekitarnya lebih akrab menyapanya dengan sebutan Ayah Papua. Sementara di kalangan pejuang GAM, ia disapa dengan nama Sofyan atau Bang Yan. Dua dari tujuh anaknya (2 perempuan 5 laki-laki), juga aktif sebagai pejuang GAM.

Kisah Pejuang GAM Yang Berasal Dari Papua

Kini, saat Aceh mulai damai, ia memendam hasrat untuk memberi contoh kepada keluarga dan para pejuang OPM di tanah Papua, tentang bagaimana berjuang mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua, tanpa harus lagi mengorbankan nyawa manusia.

Terlahir dari Keluarga Pendiri OPM

Lahir di Manokwari, tanggal 21 Juli 1950. Sebagai keluarga OPM, Abdul Halim sudah biasa ditinggal pergi oleh ayahnya. Tahun 1974, ayahnya hijrah ke Vanuatu, dan mulai saat itu, ayahnya kerap keluar masuk Papua-Vanuatu melalui jalur illegal.

Abdul Halim terpaksa harus berjuang sendiri untuk meraih cita-citanya, tanpa didampingi sosok seorang ayah. Pendidikan SMA ditempuhnya di kota Sorong, Selepas SMA, ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi Ilmu Pelayaran Surabaya. Namun, Halim hanya bertahan selama dua tahun. Ia kemudian memutuskan pindah ke Institut Ilmu Pemerintah (IIP) di Jakarta. Namun, lagi-lagi Halim hanya sanggup bertahan selama dua tahun.

“Saya baru mendapat sarjana setelah ambil persamaan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,” ujarnya.

Ijazah S-1 dari Politeknik Semarang itu tidak disia-siakannya. Dengan dasar tersebut, Halim melanjutkan kuliah untuk mengambil spesialisasi bidang Well Control di University Austin Texas, Amerika Serikat.

Berjuang bersama GAM

Selepas dari Texas, Abdul Halim mulai bekerja di Continental Oil Company (Conoco), sebagai tenaga bidang pengeboran minyak lepas pantai. Pekerjaan ini lah yang mengantarnya bersentuhan dengan Aceh. Ia kemudian ditugaskan di wilayah Aceh Timur oleh perusahaan pengeboran minyak Mobil Oil. Di sinilah dia mulai bersentuhan dengan para aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Saat itu saya mulai tertarik dengan perjuangan mereka (GAM), tapi saya belum terlibat aktif,” ujarnya.

Baru pada tahun 1986, dia mulai mencoba-coba aktif di GAM dengan tugas pertama sebagai petugas di bidang komunikasi (radio), sambil terus menggeluti tugas rutinnya sebagai sebagai staf pengeboran di perusahaan Medco, subkontraktor Mobil Oil.

“Keterlibatan saya di GAM bukan serta merta, melainkan melalui sebuah pemikiran cukup panjang. Akhirnya saya ambil kesimpulan bergabung karena menurut saya, ini adalah perjuangan mulia untuk mengembalikan harkat dan martabat rakyat Aceh,” ujarnya.

Keputusannya itu membawa konsekuensi tidak ringan. Ketika Aceh diberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989, ia terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya, demi perjuangannya bersama GAM. Bukan hanya pekerjaan yang ia tinggalkan, tetapi juga keluarganya, karena ia harus hijrah ke Malaysia tahun 1989 dan baru kembali menjelang satu tahun pencabutan status DOM (1998).

Setelah status DOM dicabut, ia dan rekan-rekannya kembali aktif membangun kekuatan di bawah komando Analfiah Julok. Sejak itu, berbagai kisah heroik dialaminya bersama para pejuang GAM lainnya. Kondisi mereka semakin terjepit saat pemerintah RI menetapkan status Darurat Militer (Darmil) pada tahun 2003.

“Saat itu kami kerap keluar masuk Aceh. Kebanyakan dari kami membuat basis di Kerinci, Jambi. Banyak dari teman-teman kami meninggal di medan perang. Alhamdulillah, saya masih dilindungi, hingga bisa menikmati perdamaian saat ini,” ujarnya mengenang.

Aceh dan Papua Kerangka Indonesia

Meski usianya sudah berkepala lima, bukan berarti Ayah Papua tidak lagi punya cita-cita. Ia masih memendam sebuah hasrat untuk membagikan perjuangan mencapai perdamaian di Aceh kepada keluarga dan para pejuang Papua merdeka di Tanah Papua, bahwa berjuang itu tidak mutlak dengan senjata.

Pengalamannya terlibat dalam perjuangan sayap militer GAM telah menimbulkan banyak korban nyawa manusia. Maka betapa bersyukurnya Abdul Halim ketika tercapai kesepakatan damai melalui MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005. MoU itu berhasil menyelamatkan nyawa ribuan rakyat Aceh, serta melahirkan sejumlah kebijakan baru untuk membangun Aceh dalam suasana damai, penuh dengan segala penghormatan terhadap harkat dan martabat rakyat Aceh.

“Orang-orang Aceh yang dulu terpinggirkan dan tinggal di desa-desa, kini bisa menjadi pemimpin formal yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil perjuangan ini juga melahirkan para pemuda kritis dan pintar. Ini merupakan aset bagi Aceh untuk bisa berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional,” ujarnya.

Suasana damai seperti inilah yang ingin ia rasakan juga di kampung asalnya di Tanah Papua. Sudah cukup para pejuang Papua merdeka berjuang dengan senjata. Kini saatnya mereka harus berjuang melalui jalur politik, seperti yang dilakukan teman-temannya di Aceh.

“Saat delegasi masyarakat adat Papua dan DPR Papua berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu, saya menyerahkan dokumen MoU Helsinki dan UUPA. Saya bilang, generasi Papua harus banyak belajar ke Aceh, harus banyak orang Papua datang melihat Sabang. Jangan hanya melihat Mereuke saja. Mereka harus sadar bahwa Aceh dan Papua adalah kerangka berdirinya Indonesia,” tegasnya.

Makanya, lanjut Halim penuh semangat, saya selalu bilang kalau mau memperbaiki Indonesia, maka perhatikan dulu Aceh dan Papua. Selama ini pemerintah hanya membangun wilayah tengah saja.

Atas dasar itu pula, saat ini Abdul Halim sedang menjajaki perdamaian di Papua melalui fasilitasi Interpeace, lembaga yang hingga kini masih mengawal perdamaian di Aceh. Halim akan mengajak para pemuda Aceh untuk menurunkan ilmunya kepada masyarakat di Papua.

“Mereka (warga Papua) harus meningkatkan harkat dan martabat bangsa Papua, tidak hanya sekedar berani mati. Kalau modal nekat, sudah dimiliki pejuang di Papua. Sekarang tinggal dikombinasikan dengan ilmu politik yang mumpuni,” katanya.

Kisah Pejuang GAM Yang Berasal Dari Papua

Halim berpesan agar saudara-saudaranya di Papua tidak anti pendatang. “Saya sudah merasakan saat bergabung dengan GAM, tidak ada perbedaan ras dan warna kulit. Sekarang juga di PA didoktrin seperti itu, semua penduduk ber- KTP Aceh punya kesempatan yang sama untuk berkiprah di PA. Jadi kami para mantan kombatan, tidak pernah anti dengan pendatang. Bahkan banyak kombatan berasal dari suku Jawa,” tukasnya.(kompasiana.com)

Perbedaan antara Papua dan Aceh adalah, Aceh penduduknya mayoritas Muslim dan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. semoga Papua yang mayoritas kristen dapat mencontoh toleransi rakyat Aceh dan tidak mendiskriminasi umat islam disana, semoga peristiwa Pembakaran Mesjid Ketika Idul Fitri 17 Juli 2015 tidak terulang.

Takdir Feriza, Putra Aceh Juara 1 MTQ Internasional

Ikhwanesia - Takdir Feriza mampu keluar sebagai juara pertama dalam arena Musabaqah Tilawatil Quran [MTQ] Internasional yang diselenggarakan oleh Diyanet (Kementerian Agamanya) Turki beberapa waktu lalu.

Dihimpun dari berbagai sumber, dibawah Takdir Feriza yang mewakili Indonesia, berturut-turut juara II dan III diraih oleh peserta dari Fillipina dan Iran.

Tersebar foto di mediaa sosial, Presiden Turki, Receb Tayeb Erdogan mencium kening Takdir Feriza saat ia menyerahkan piala.

Takdir Feriza, Putra Aceh Juara 1 MTQ Internasional

Publik Aceh pun histeris dengan berita gembira ini. Di tengah kurangnya kepeduliaan pemerintah, putra Aceh tetap mampu tampil mengharumkan Aceh dan Indonesia di mata internasional.

Facebookers Aceh memberikan pujian-pujian dan rasa syukur setinggi-tinggi. Salah satu akun atas nama Syurkani berkomentar: tahniah syedara, engkau telah bangkit dan banggakan Aceh dimata dunia islam, Allah Akbar”.

Akun atas nama Mujiburrizal menulis: “Satu lagi lompatan Untuk Aceh, Menuju kembali ke zaman ke emasan.”

Sementara itu, Fanspage media lokal terbesar di Aceh, Serambinews.com juga merilis keberhasilan Takfir Feriza dengan menulis: “Takdir Feriza meraih juara 1 MTQ Internasional di Turki. Hadiah dan penghargaan langsung diserahkan Yang Mulia Presiden Turki Sayın Recep Thayeb Erdoğan. Keberangkatan ke Turki sangat terbatas dana. Bahkan untuk pendamping saja sangat kurang. Tapi kuasa Allah anak muda ini bisa harumkan nama bangsa! Bulan lalu hanya ada satu anak asal Afrika dari Perwakilan International yang bisa bersalaman dan naik panggung bersama Erdogan”.

Takdir Feriza, Putra Aceh Juara 1 MTQ Internasional

Fanspage ini juga menulis: Ibunya juga sambil menangis menjahitkan bendera Turki yang dicium berkali kali di hadapan ribuan Pelajar Internasional dari seluruh kota di Turki. Selamat untuk Takdir Feriza, Ramadhan Mubarak!!” tulis Fanspage tersebut.

Berita ini mengundang ratusan komentar yang memuji Takdir seraya bersyukur kepada Allah Swt. Misalnya, akun atas nama Masrizal bin Zairi menulis: “Bangga punya orang aceh seperti Takdir Feriza” [Zulkhairi]

Tradisi Meugang dan Sejarahnya di Aceh

Ikhwanesia - Menyambut bulan puasa Ramadhan, ada tradisi khas dari masyarakat Aceh yang lama telah diwariskan endatunya dahulu. Uroe Mameugang atau Hari Meugang namanya, yang artinya membeli daging menjelang puasa dan menyambut hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi dalam setahun ada tiga kali tradisi meugang tersebut dilakukan.

Tradisi meugang di Aceh sangat kental sekali dengan kekeluargaan, sejak jaman dulu dari masa kesultanan hingga turun-temurun sampai sekarang, setiap tahunnya uroe meugang itu dipastikan ada. Walaupun masyarakat yang miskin sekalipun apalagi yang kaya, pasti akan merasakan daging meugang, baik didapatkan dari pembelian sendiri ataupun tetangga akan memberikan kepada mereka, walaupun sedikit.

Di samping itu juga ada menu lainnya yang dimasak kaum ibu di itu seperti lemang, tape, dan juga ketupat. Setiap masakannya juga akan diberikan ke tetangga, ke famili, ataupun ke fakir miskin. Dan ada juga yang saling tukar-menukar masakannya untuk memeriahkannya.

Budaya meugang lama telah tercipta tidak ada yang melarang tradisi untuk melakukannya, dan tidak ada benturan di agama maupun tradisi, semua dilakukan beriringan untuk meneruskan tradisi nenek moyang.

Tradisi Meugang dan Sejarahnya di Aceh

Tradisi uroe meugang juga mempengaruhi kehidupan kaum pria (kepala rumah tangga) di Aceh, mereka harus membawa pulang daging ke rumah sebagai sikap tanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Tradisi ini dipercaya telah melekat sejak era Kesultanan Aceh, sebuah tradisi yang dijalankan oleh Sultan dan Sultanah di wilayahnya menjelang Ramadhan sebagai rasa syukur dan senang menyambut Ramadhan.

Cerita sejarah inilah yang diinvetarisir melalui teks-teks tertulis (manuskrip) masa lampau, guna melacak khazanah Aceh masa lampau dan direviitalisasi kembali menjadi sebuah paduan, dan tidak menjadi mitos belaka.

Tidak mudah untuk menemukan tradisi-tradisi tahunan yang berlaku di Aceh seperti meugang, meulaot, tradisi blang, hari Asyura, ataupun acara lainnya dalam catatan-catatan lokal. Hal ini banyak menyulitkan peneliti asing untuk melihat Aceh secara komprehensif masa lampau.

Alkisah maka tersebutlah perkataan Majelis Tabal pada hari mameugang puasa.

Maka datanglah Syahbandar dari Seri Rama Setia membawa antatan (hantaran) pada malam 30 hari Sya’ban ke hadapan Biram serta menantikan bulan (hilal). Jikalau tiada keliahatan bulan, maka bermalamlah dihadapan Biram serta dengan antatannya.

Masih dalam sumber yang sama, adat hantaran mameugang disertai dengan bumbu masakannya yang diserahkan kepada Tun Diwa Berani berupa kerbau satu ekor, bawang putih satu cupak, jintan putih 1 cupak, ketumbar 1 cupak, dan kunyit kering 1 cupak. Tradisi Meugang dan Sejarahnya di Aceh

Pada saat menunggu hilal para petinggi Kerajaan akan dijamu oleh Sultan Aceh di Istananya.

Maka hadiah bawaan tersebut menjadi bagian dari hadiah jamuan nantinya selama satu atau dua hari.

Hingga terjadi pengumuman awal Ramadhan dilakukan dengan cara unik pula.

“Kemudian maka berdirilah Bentara Blang, kemudian ditiup oranglah nafiri tujuh ragam, serunai (terompet) pun tujuh ragam juga, kemudian dipalu oranglah gendering dong tujuh kali tujuh ragam.”

Kegiatan ini dilakukan dengan beragam agenda lainnya, termasuk juga iringan pawai akbar dengan pasukan kuda dan gajah sebagai rasa suka cita menyambutnya datangnya Ramadhan.

..Maka pada keesokan harinya diarak oranglah Raja Tajul Intan dikarang. Maka oleh orang yang beribu Raja Tajul itu citaraja dan yang menggerak gajah pawai arak-arakan.“

Ini menunjukkan bentuk kesenangan dan kebahagiaan bagi sang Raja dan pengawal gajah dalam perayaan tersebut dalam rangka menyambut bulan suci tersebut.

Pada saat acara berlangsung, Bentara Blang akan menulis surat pengumuman Aceh yang akan dikirim atau dibawa pulang oleh setiap hulubalang (uleebalang) ataupun bentara di setiap sagoe, guna untuk diumumkan kepada seluruh masyarakat di desa-desa untuk diteruskan hingga kepada masyarakat seluruh gampong /desa. Juga bersamaan dengan itu, setiap mereka akan membawa pulang daging dari hantara yang diserahkan kepada warga dilakukan oleh pihak Kerajaan dan Geuchik gampong untuk dibagikan kepada mustahik. Dan untuk pemberitahuan awal puasa itupun diiringi dengan peh tambo (beduk) di meunasah-meunasah dan balee pengajian.

Maka dari sinilah sebuah adat yang menjadi tradisi yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada qanun atau aturan Sultan, dan pada akhir abad ke 20, “power Kesultanan” telah beralih fungsi ke struktural masyarakat, sehingga adat istiadat cukup dengan reusam kelembagaan Kesultanan (pemerintah).

Tentu, tradisi ini harus tetap dipertahankan sesuai dengan situasi dan kondisi waktu dan tempat.

Dan kita masih bisa bersyukur, dengan khazanah indatu Aceh masih terselematkan dan tersimpan di banyak baik di dalam maupun luar negeri.

_______________
Berbagai sumber

HEBOH! Tersebar Video Pidato Biksu Myanmar Tentang Islam

Ikhwanesia - Tersebar video hasutan pemimpin spiritual agama Budha, yaitu seorang biksu di myanmar yang terlihat gelisah dengan perkembangan umat Islam. dari video ini dapat terlihat konflik apakah sebenarnya yang melanda myanmar, etnis atau agama? Terlepas daripada itu, Islam sangat mencintai perdamaian.

video ini mulai tersebar di sosial media. satu hal yang perlu dipahami oleh umat islam Indonesia dan kepada penganut seluruh agama lainnya, lihatlah di negara yang mayoritas di kuasai oleh Muslim, maka umat agama lain akan di lindungi. bahkan, di Aceh yang melaksanakan syariat Islam, umat agama lain hidup tenang dan di lindungi, serta bebas melaksanakan ibadahnya. maka tidak perlu ada hasutan untuk mendiskreditkan Islam.

HEBOH! Tersebar Video Pidato Biksu Myanmar Tentang Islam

semoga umat budha Indonesia, khususnya Aceh mau bersuara untuk meminta kekejian pemerintah myanmar dan buddhist di myanmar untuk dihentikan.

berikut kami kutip dari facebook tanpa kami edit kembali.

Ini Dia Biksu Budha Sumber Penghasut Umat Budha Myanmar Yang Memicu Kerusuhan Besar dengan Korban Rohingnya

-------------------------------------------------

Berdasarkan video tersebut maka bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Biksu ini sudah putus asa akan perkembangan Islam dan Kaum Muslimin di Myanmar.

2. Biksu ini tidak punya metode yang tepat untuk mengungguli kemajuan Islam dan kaum muslimin disana, sehingga...

3. Biksu ini harus memilih jalan pembersihan etnis berupa pembantaian untuk menghentikan perkembangan Islam dan kaum muslimin di Myanmar.

4. Biksu ini terindikasi Rasis tingkat Tinggi / Sangat parah

5. Biksu ini nyata-nyata sebagai sumber fitnah dan kerusakan di muka bumi saat ini.

Akankah Biksu Rasis ini ditangkap oleh Negara Super Power Barat untuk diadili atas nama HAM dan kemanusiaan ?

nonton videonya disini:

HEBOH! Tersebar Video Pidato Biksu Myanmar Tentang Islam

Hasbunallah wa ni'mal wakiil...

Wallahul musta'an

Kebaikan Aceh Pada Rohingnya Jadi Pemberitaan Dunia

Ikhwanesia - Media Turki Beritakan Kebaikan Aceh Membantu Pengungsi Rohingya

Salah satu media di Turki mengapresiasi kepedulian masyarakat Aceh dalam membantu pengungsi Rohingya yang terdampar di lautan lepas dan menariknya ke daratan. Aksi spontanitas yang diberikan warga Aceh menjadi berita yang diulas Harian Yeni Safak di Turki, edisi Minggu (17/5/2015).

Yeni Safak merupakan media yang dekat dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sukses mengantarkan Recep Tayyeb Erdogan sebagai Presiden Turki.

Kebaikan Aceh Pada Rohingnya Jadi Pemberitaan Dunia

Kebaikan Aceh Pada Rohingnya Jadi Pemberitaan Dunia

Media itu mengulas kebaikan masyarakat Aceh yang membantu muslim Rohingya (Arakan) yang terdampar di Aceh Utara, Langsa, dan di Aceh Tamiang beberapa hari lalu. "Ace'ye 582 Arakan" demikian salah satu sub judul pada berita terkait bagaimana warga Aceh membantu pengungsi Rohingya.

Teuku Zulkhairi melalui akun facebooknya membagi foto media tersebut, saat ini ia sedang berada di Turki bersama Koordinator Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Indonesia, Teuku Farhan.

Mereka berdua mendapat kehormatan mengungjungi negara itu dalam kaitan peresmian salah satu media di Turki dan pertemuan pekerja media yang konsen pada isu-isu Islam dari berbagai negara.

"Ini membuktikan, satu sisi publik Turki dan medianya semakin mengenal Aceh... Dan di sisi lain, kerja masyarakat Aceh yang membantu pengungsi Rohingya telah menjdi kerja-kerja dalam skala peradaban, Subhanallah," tulis Teuku Zulkhairi. (Tribunnews)

***

Kebaikan Aceh Pada Rohingnya Jadi Pemberitaan Dunia

Muhajirin abad modern dari Rohingya, dan Anshar abad ini masyarakat Aceh.

Selamat bagi orang-orang Aceh yang sudah mendapatkan kemuliaan itu.

Insyaallah, saudara-saudara muslim mu dari daerah lainnya ikut ambil bagian melakukan perbuatan mulia itu.

Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah berkucuran bagi Aceh dan penduduknya sampai kepada anak cucu keturunan mereka semua.

(Zulfi Akmal)

sejak masa kekhalifahan dahulu hingga sekarang Aceh memang dekat dengan Turki. dan selama ini Aceh dituding melanggar HAM dengan syariat Islamnya, Namun, Aceh membuktikan bahwa dengan syariat Islam kita bisa membangun peradaban dan karakter kemanusiaan yang berangsur-angsur semakin bercitarasa peradaban yang tinggi.

Wanita-wanita Hebat Pengaman Masjid di Aceh

Di saat wanita-wanita lain berdiam diri di rumah ketika shalat Jumat tiba, justru Numala bersama tiga rekannya memilih menyibukkan diri terjun lapangan. Bak petugas satpam atau juru parkir, mereka rela berpeluh keringat memberi rasa aman kepada jamaah Jumat di Masjid Agung Taman Makam Pahlawan (TMP), Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

“Sampai detik ini kurang lebih kami sudah empat tahun melakukannya tanpa mengharapkan imbalan dan belas kasihan dari jamaah. Kami ikhlas dan bahagia bisa melakukannya,” ungkap Nurmala kepada Serambi. Bukan tanpa alasan Nurmala bersama tiga rekannya; Nurhayati, Arnizar dan Saniah melakukan tugas yang lazimnya digeluti kaum pria ini.

Wanita-wanita Hebat Pengaman Masjid di Aceh

Wanita-wanita Hebat Pengaman Masjid di Aceh

Semua itu dimulai dari keprihatinan atas banyaknya kasus kehilangan sepeda motor (sepmor) dan sandal yang menimpa jamaah masjid. Sejak itu, Nurmala mulai berpikir untuk berbuat sesuatu, memberi rasa aman kepada para jamaah yang menunaikan shalat Jumat di masjid itu.

Tak asing lagi

Ide menjadi “satpam” masjid pertama kali ia sampaikan kepada suami dan anak-anaknya. “Alhamdulillah, respons suami dan anak-anak cukup baik dan mereka sangat mendukung,” tuturnya. Pekerjaan sebagai penjaga sepeda motor jamaah dilakukan Nurmala setelah semua urusan keluarga selesai. Di dalam keluarga, Nurmala merupakan ibu tiga anak. Suaminya T Anwar bekerja sebagai sopir.

Di luar itu, ia juga menjabat sebagai Kaur Kesra di Desa Peuniti. Ide menjadi “satpam” masjid itu kemudian ia tawarkan kepada ibu majelis taklim di desanya. Tapi hanya ada tiga wanita yang merespons. Mereka adalah Nurhayati, Arnizar, dan Saniah. Ketiganya warga Dusun Tgk Fakinah, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Bagi sebagian jamaah, wajah mereka sudah tak asing lagi. Setiap menjelang shalat Jumat, Nurmala dan rekannya muncul di halaman masjid. Peluh dan gerah kerap mereka abaikan, demi keamanan sepeda motor jamaah. Menurut Nurmala mereka menjadi “satpam” masjid juga tidak terlepas dari upaya untuk mengubur image negatif desanya.

“Bukan sekali dua kali. Tapi, sudah sering terjadi (kehilangan). Saya khawatir kesan tidak aman itu justru akan berdampak tidak baik bagi desa kami,” ujarnya. Sampai kini Nurmala bersama rekan-rekannya masih tetap bersemangat menjalaninya. “Mungkin di saat Allah telah memisahkan nyawa dari raga ini, pada saat itulah kami berhenti. Kami juga ingin ada ibu-ibu lain di Banda Aceh yang mau melakukannya,” timpal Nurhayati (52), yang memiliki satu anak.

Di balik cerita pengabdian empat wanita ini, ternyata ada kisah lain yang memiriskan hati. Adalah Arnizar (47), dan Saniah, dua wanita yang kini menjalani hidup getir di tengah keluarga. Arnizar merupakan ibu tiga anak. Ia sehari-hari menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya T Mahdi menderita lumpuh beberapa tahun lalu. Sehari-hari Arnizar menghabiskan waktu membantu orang lain untuk menghidupi keluarganya.

Cerita tak kalah getir juga dialami Saniah yang ditinggal mati suaminya. Saniah menghabiskan hari-harinya dengan berjualan di sekolah untuk menghidupi dua anaknya. Namun segetir apapun cerita yang melekat dari keempat wanita ini, pengabdian yang mereka lakukan patut mendapat apresiasi. Setidaknya apa yang mereka lakukan dapat menjadi inspirasi bagi wanita lainnya di Aceh. (misran asri) (sumber: serambi indonesia)

demikian kisah Wanita-wanita Hebat Pengaman Masjid di Aceh, jiwa-jiwa pahlawan yang terus ada dari wanita-wanita Aceh. semoga menginspirasi!

Kumpulan Foto Perubahan Aceh Ketika Tsunami dan Kini

Foto Menarik Perubahan di Aceh Ketika Diterjang Tsunami dan Kini

Kumpulan Foto Perubahan Aceh Ketika Tsunami dan Kini - Gempa bumi berkekuatan 9 skala richter menghantam Indonesia dan beberapa negara lain. Kawasan pemukiman di Banda Aceh yang hancur karena tsunami sudah dibangun kembali. Rumah-rumah sudah ditatar rapi dan terlihat berdiri kokoh

Minggu, 26 Desember 2004 menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Aceh dan sekitarnya. Pagi itu gempa berkekuatan 9 skala richter mengguncang Aceh, tsunami besar menerjang dan menghancurkan kawasan tersebut. Ratusan ribu jiwa melayang terhempas gelombang dasyat setinggi puluhan meter itu.

Kumpulan Foto Perubahan Aceh Ketika Tsunami dan Kini 

10 tahun sudah berlalu pasca gempa dan tsunami dahsyat. Kini Aceh telah berubah dan berbenah. Kawasan yang dulu porak-poranda kini sudah ditata. Rumah-rumah dibangun, fasilitas umum didirikan dan warga sudah beraktivitas seperti biasa. Berikut beberapa foto kondisi Aceh saat tsunami 2004 dan Aceh saat ini di tahun 2014 yang dilansir BBC Indonesia. ketika peringatan peristiwa dahsyat ini, presiden indonesia joko widodo malah lebih memilih menghadiri perayaan natal di papua, padahal sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan hadir ke Aceh (baca - Jokowi Pilih Hadiri Perayaan Natal Daripada Peringatan Tsunami )

Kumpulan Foto Perubahan Aceh Ketika Tsunami dan Kini

Mencari Jejak Aceh di Brunei Darussalam

KESULTANAN Brunei Darussalam kemarin mengumumkan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bakal menerapkan hukum Islam di semua lini. Negara didominasi muslim melayu ini bakal meng-Islamkan pengadilannya. Mendenda dan menghukum penjara atas kejahatan-kejahatan seperti hamil di luar nikah, tidak salat Jumat, dan menyebarkan agama lain untuk fase awal. Jika merujuk sejarah, berdasarkan catatan Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan Brunei Darussalam awalnya berada di muara Sungai Brunei pada awal abad ke-7 atau ke-8.

Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan China. Kerajaan awal ini pernah ditaklukkan oleh Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi dan seterusnya menguasai Borneo (Kalimantan) utara dan gugusan kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan (vazal) Kerajaan Majapahit yang berpusat di pulau Jawa.

Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Malaka.

Sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hinga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya. Di masa yang sama, Kerajaan Aceh Darussalam telah berjaya di Selat Malaka dan masih mampu membendung pengaruh barat di Sumatera. Peranan dua kerajaan tersebut dalam mempertahankan Islam di tanah Melayu inilah yang menandakan adanya hubungan sejarah yang kuat. Dalam sebuah literatur menyebutkan adanya hubungan antara Kesultanan Brunei Darussalam dengan Kerajaan Aceh Darussalam.

Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kesamaan budaya dan agama serta menyatakan diri sebagai negara bagian kekhalifan yang ada di Turki. "Saya rasa, Brunei juga memiliki hubungan dengan Aceh. Namun kita tidak pernah fokus menggali hubungan sejarah ini," ujar salah satu dosen sejarah FKIP Unsyiah, T. Abdullah Sakti kepada ATJEHPOSTcom, Kamis, 1 Mei 2014. Dugaan adanya hubungan sejarah ini, kata T. Abdullah, merujuk kepada pemakaian Qanun Meukuta Alam oleh Kesultanan Brunei.

"Sultan Hasan dari Brunei, secara terang-terangan menyatakan ia mengambil pedoman pemerintahannya dari naskah Adat Mahkota Alam Aceh," katanya. Menurut T. Abdullah, hal ini baru saja diketahuinya saat mencari isi lengkap qanun tersebut di berbagai referensi. "Akhirnya saya menemukan catatan Ali Hasjmy berjudul Kebudayaan Aceh dalam Sejarah yang menyebutkan Brunei mengadopsi Qanun Meukuta Alam milik Kerajaan Aceh," ujarnya.

Dengan memakai qanun tersebut, kata dia, otomatis setiap hukum dan ilmu tata negara yang dimiliki Brunei berkiblat ke Aceh. "Bahkan qanun itu masih dipakai hingga sekarang meski kita semua tidak menyadarinya. Jadi dalam hal ini, saya rasa memang ada keterkaitan antara Brunei dengan Aceh. Apakah itu dari hubungan diplomasi politik masa kerajaan atau dalam rangka penyebaran agama Islam. Ini perlu dikaji dan diteliti secara khusus," katanya. Seperti diketahui, Qanun Meukuta Alam merupakan salah satu produk hukum yang lahir di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda abad 16.

Di dalamnya mengupas tentang hukum syariat Islam dan aturan-aturan yang berlaku untuk masyarakat Aceh. Qanun ini juga membahas tata cara memilih raja, cara membayar upah pejabat negara, hukum dagang, posisi rakyat di dalam kerajaan dan lain-lain. Qanun Meukuta Alam menjadi asas hukum Kerajaan Aceh Darussalam setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda.[]

Adat Istiadat Brunei Darussalam Identik dengan Aceh?

KENDATI Aceh berada di Sumatera dan Brunei Darussalam di Kalimantan, namun keduanya memiliki adat dan budaya yang nyaris sama. Demikian disampaikan kolektor manuskrip Aceh Tarmizi A. Hamid yang kerap bertandang ke negeri Sultan Hasanah Bolkiah tersebut, Jumat, 2 Mei 2014. "Aceh dengan Brunei tidak jauh berbeda, baik dari segi permainan rakyat seperti gasing dan budaya-budaya lainnya seperti peusijuk, kenduri dan adat memasuki rumah baru," ujarnya.

Menurutnya, Brunei Darussalam sangat identik dengan Aceh dan bisa disebutkan juga mengadopsi adat istiadat yang sama dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Kehidupan masyarakatnya, kata dia, juga tidak terlepas dengan hukum Islam yang sudah mendarah daging selama berabad-abad. "Ciri khas lainnya yaitu mereka sangat santun dalam menjalankan kehidupannya dan ini berbeda dengan negara lainnya.

Meskipun ada juga warga negara lain yang santun, tapi memang sangat berbeda dengan Brunei Darussalam," tuturnya. Selain itu, Tarmizi A. Hamid mengatakan orang-orang Brunei Darussalam sangat menghormati orang Aceh yang datang ke sana. "Inilah yang perlu dikaji apakah memang Aceh memiliki hubungan sejarah dengan Brunei Darussalam," katanya.[]

Ikhwanul Muslimin dan GAM: Antara Oposisi dan Memerintah

Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi politik Islam transnasional yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hassan al-Banna. Di awal pendiriannya, kelompok ini memfokuskan kegiatannya pada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan seperti mendakwahkan Islam, mendirikan sekolah, rumah sakit, serta bisnis mikro dan menengah. Kelompok ini segera mendulang pengaruh dan memperluas aktivitasnya pada ranah politik. Setelah kekalahan tentara Arab dalam Perang Arab-Israel I, pemerintah Mesir membubarkan Ikhwanul Muslimin dan memenjarakan para anggotanya akibat keterlibatannya dalam pembunuhan dan pengeboman di tahun 1948. Sejak saat itu, Ikhwanul Muslimin secara konstan berada dalam tekanan politik dan pencekalan sampai dengan naiknya Presiden Anwar Saddat, dimana kelompok ini memulai partisipasi baru dalam politik Mesir dan aktif sebagai oposisi.

Setelah kejatuhan Husni Mubarak pada Revolusi Mesir di tahun 2011, Ikhwanul Muslimin mencapai puncak keemasannya dengan mendominasi pemilihan legislatif 2011 dan memenangkan kandidatnya yaitu Muhammad Mursi dalam Pemilihan Presiden setahun setelahnya. Namun kemenangan ini tidak lama, protes massa yang didukung oleh militer Mesir pada Juli 2013 menjatuhkan Mursi dari kursi kepresidenan sekaligus mengakhiri rezim Ikhwanul Muslimin.

Protes massa menggulingkan Mursi bukan tanpa alasan ataupun sekedar rekayasa militer. Setelah menduduki kekuasaan, Mursi tidak mampu memulihkan perekonomian dan justru melemahkan koalisi yang telah terbentuk menjelang pemilihan. Tindakan Mursi untuk mendudukkan kader Ikhwanul Muslimin dalam posisi-posisi penting pemerintahan dan mengucilkan partai yang lain membuat pemerintahannya tidak stabil. Terbukti tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan, pada Juli 2013, ribuan rakyat Mesir melakukan protes masal menuntut turunnya Mursi dari singgasana pemerintahan.

Gerakan Aceh Merdeka

Selama lebih dari 30 tahun, kelompok Gerakan Aceh Merdeka memberontak dan bergerilya dalam pengucilan dan pengasingan. Selama masa gerilya, retorika yang konstan disuarakan dari kelompok ini adalah tujuan politiknya untuk membentuk Negara Aceh yang berdasarkan hukum Syariah Islam. Selama masa ini, sangat sedikit ide konkret yang bisa ditangkap mengenai seperti apa bentuk negara yang ingin diperjuangkan, apalagi dengan pemberlakuan Peraturan Undang-undang Keistimewaan Syariah Islam pada 2001, semakin membuat tujuan politiknya makin terdegradasi.

Pada 24 Desember 2004, bencana gempa dan tsunami meluluhlantakkan sebagian besar pesisir Aceh dan mengakibatkan pukulan yang sangat besar menyusul kehilangan ratusan ribu jiwa selama tiga puluh tahun konflik berkepanjangan. Pada tahun 2005, sebuah kesepakatan damai yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, berhasil mendudukkan dua pihak yang bertikai dengan ditandatanganinya Perjanjian Damai Helsinki pada 15 Agustus 2005. Pemilihan Gubernur pertama pasca Perjanjian Damai mendudukkan mantan staf ahli kontra-intelijen GAM, Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh. Meskipun merupakan mantan kombatan GAM, Irwandi memilih jalur independen untuk maju dalam kandidasi dan mengumumkan dukungannya terhadap status Aceh yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Friksi dalam tubuh kelompok oposisi GAM (yang kemudian membentuk Partai Aceh sebagai kendaraan politiknya) mulai tercium dengan kemenangan Irwandi yang memilih maju melalui jalur independen. Pada Pemilihan Gubernur tahun 2012, Partai Aceh mengusung Zaini Abdullah, mantan petinggi GAM yang sebelum 2005 bersuaka politik di Swedia, bersama Muzakkir Manaf yang merupakan mantan komandan sayap kanan GAM. Pemilu ini kemudian menghasilkan kemenangan di pihak Zaini dan Muzakkir walaupun disertai tuduhan sabotase dan intimidasi pelaksanaan pemilu.

Dua periode Aceh berada dalam pergelutan mantan pihak oposisi tidak membawa perubahan yang berarti pada pertumbuhan dan perkembangan provinsi ini secara ekonomi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Aceh tampaknya masih belum menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Aceh secara langsung telah berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Masyarakat Aceh masih jauh dari kesejahteraan, sehingga data terakhir yang diperoleh pakar ekonomi menunjukkan bahwa indeks kemiskinan di Aceh menduduki ”juara” ketiga secara nasional dengan angka pengangguran mencapai 210.000 orang pada Agustus 2013. Beberapa protes dan keluhan dari masyarakat mulai bermunculan namun tidak sampai melengeserkan pemerintahan Zaini-Muzakkir layaknya Mursi di Mesir.

Antara ‘Merebut’ dan ‘Menjalankan’ Kekuasaan

Situasi politik di Mesir tampaknya dapat memberikan refleksi terhadap apa yang dihadapi oleh Pemerintahan Aceh yang saat ini dikuasai oleh mantan kelompok oposisi. Kemenangan Ikhwanul Muslimin dalam waktu yang singkat setelah lebih dari setengah abad dalam pencekalan menimbulkan konsekuensi tersendiri terhadap bagaimana kelompok ini bertindak setelah meraup kekuasaan. Kebanyakan dari pemimpin kelompok ini menghabiskan waktu di penjara atau berusaha menghindari penjara. Selama bertahun-tahun setelah kejatuhan Nasser, anggotanya telah dilatih untuk aktivitas-aktivitas oposisi, protes, dan melawan rezim status-quo, namun tidak untuk memimpin dan melakukan aktivitas pemerintahan. Meskipun anggota-anggotanya sebagiannya berasal dari kalangan terdididik seperti dokter dan insinyur, namun sangat sedikit yang merupakan seorang birokrat ataupun politisi. Bertahun-tahun keikutsertaannya dalam politik sebagai oposisi tidak dibarengi dengan persiapan strategis dalam memerintah ataupun menghasilkan master-plan pemerintahan. Oleh karenanya, tidak heran ketika kemudian Pemerintahan Mursi mengalami krisis hebat dalam tahun perdananya memegang kekuasaan sehingga akhirnya digulingkan.

Pemerintahan mantan kelompok oposisi di bawah Irwandi yang kemudian dilanjutkan Zaini tampaknya juga mengalami masalah yang serupa. Selama tiga puluh tahun lebih merancang strategi gerilya untuk memerdekakan Aceh, sayangnya tidak disertai dengan perencanaan pemerintahan apapun ketika nantinya berhasil merebut kekuasaan. Hingga saat ini, Pemerintahan Aceh di bawah mantan kelompok oposisi kelihatannya lebih sibuk dengan urusan melanggengkan kekuasaan daripada membuktikan janji-janji politik berupa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Bukannya malah merancang strategi pembangunan yang efektif, pemerintahan status-quo lebih fokus dalam mengurus qanun Bendera Aceh (diadopsi dari bendera separatis GAM) dan qanun Wali Nanggroe yang sarat akan kepentingan monarkialistik. Untuk pengukuhan Wali Nanggroe sendiri dikabarkan menelan biaya sebesar 2.4 miliar rupiah.

Akibat dari kondisi tersebut, skala friksi di dalam tubuh Partai Aceh semakin kentara dan nyata dengan munculnya pecahan-pecahan baru yang memisahkan diri karena perbedaan pandangan dalam prinsip dan juga cara memerintah. Pada pemilihan legislatif 2014, partai mantan kelompok oposisi pecah dan melahirkan dua partai baru yaitu Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA). Persaingan yang terjadi juga tidak berada dalam jalur yang sehat, tindakan anarkis dan kecurangan serta saling kecam dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik.

Ada perbedaan antara menjadi oposisi dan memerintah, antara melakukan protes dan mengurus pemerintahan. Pemerintahan yang efektif, selain berfokus pada pembangunan untuk mencapai kemakmuran, akan menyadari benar pentingnya mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Disamping masalah ‘bread and butter’, untuk sebuah pemerintahan menjadi efektif, mereka harus melakukan konsolidasi give and take, menyeimbangkan kepentingan yang berbenturan, mengatur sumber daya yang langka serta membangun koalisi dan legitimasi. Hal inilah yang sering dilupakan kelompok oposisi yang kemudian berkuasa seperti halnya Mursi dan GAM.

Merebut kekuasaan adalah satu hal namun memerintah dan menjalankan kekuasaan adalah hal yang berbeda. Jika membangun legitimasi terus dilakukan dengan cara-cara kolusi dan intimidasi, maka cepat atau lambat bumerang yang dilepaskan pasti akan kembali menghantam tuannya. Masyarakat Aceh yang sekarang tampaknya memang belum cukup sadar dan tercerahkan terhadap apa yang sebenarnya terjadi—sebagian karena tingkat pendidikan yang masih rendah—sehingga skala protes masih sangat kecil dan mustahil untuk menggulingkan pemerintahan yang ada layaknya Revolusi Mesir. Namun, lapisan muda pendukung reformasi di masyarakat telah perlahan-lahan terbentuk akibat pendidikan, intensitas dan interaksi yang semakin terbuka dengan dunia luar sehingga berpotensi melepaskan doktrinasi lama yang hampir tidak disadari telah dipupuk dengan kuat dalam masyarakat Aceh. Kekuatan yang ada memang masih jauh dari cukup, namun bukan berarti akan selalu tidak cukup untuk melakukan perubahan yang drastis untuk kepentingan rakyat. Jika pemerintah yang sekarang tidak dengan cepat sadar akan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan tuntutan rakyat dan tetap sibuk melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara patriarkis dan monarki, maka bukan tidak mungkin suatu saat Revolusi Mesir terhadap Mursi juga akan singgah di bumi Serambi Mekkah ini.

oleh: Cut Nury Hikmah Sabri

Begini Cara Intel Kopassus Menyamar Masuk Sarang GAM

Hari ini pasukan elite TNI AD, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merayakan hari jadinya yang ke-62. Pasukan korps baret merah ini menggelar syukuran di Gedung Balai Komando, Markas Besar Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Banyak kisah menarik sepanjang perjalanan pasukan elite Indonesia ini yang luput dari publikasi media. Media ini akan mengulas beberapa pengalaman unik maupun operasi militer korps baret merah tersebut.

Sebagai seorang prajurit komando, anggota Kopassus dibekali berbagai keahlian. Di antaranya kemampuan intelijen yang mumpuni.

Satuan intelijen Kopassus atau Sandha Kopassus saat pencabutan status daerah operasi militer (DOM) pada akhir tahun 1998, berhasil masuk berulangkali ke lingkaran kekuasaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Salah satu anggota intelijen Kopassus yang berhasil memasuki kekuasaan GAM bahkan menjadi orang kepercayaan Muzakir Manaf ialah Sersan Badri (nama samaran), anggota Sandi Yudha Kopassus.

“Saya pernah menyamar jadi tukang durian yang mengirim dagangan dari Medan ke Lhokseumawe. Saya pernah ditempeleng aparat saat melewati pos penjagaan karena diminta jatah durian,” kata Sersan Badri seperti dikutip dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karangan Iwan Santosa dan EA Natanegara.

Saat itu kata Badri, untuk menyusup ke sarang GAM sangatlah sulit. Ia pun memutuskan menyamar menjadi seorang pedagang buah Aceh di perantauan. Pekerjaan itu lah yang kemudian mengantarkanya masuk sarang GAM.

Badri dan rekan-rekannya juga harus mengecoh patroli TNI agar tidak bisa menyergap GAM dengan memberi bocoran tentang gerakan TNI supaya GAM bisa menghindar. Penyamaran yang dilakukan Badri begitu tertutup, hanya unsur pimpinan yang mengetahuinya.

Berulang kali Badri diuji kesetiaannya oleh petinggi GAM dengan memintanya menyembunyikan sanak keluarga mereka. Selama tiga bulan lebih ia diuji kesetiaanya oleh petinggi GAM.

Kepercayaan yang akhirnya timbul tidak disia-siakan Badri. Dalam suatu kesempatan, tim intelijen Kopassus berhasil menemukan bongkar muat sebanyak 125 pucuk senapan milik GAM yang berhasil diselundupkan dari Thailand dan Malaysia.

PDIP Akan Ajukan Judicial Review MoU Helsinki

DPP PDI Perjuangan akan mengajukan judicial review naskah MoU perdamaian yang telah ditandatangani pemerintah RI dan GAM ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena banyak dari isi perjanjian itu yang dinilai melabrak peraturan perundang-undangan.

Sekjen PDIP Pramono Anung kepada pers di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa perjanjian perdamaian itu telah memuat hal-hal yang melanggar sejumlah UU, seperti UU tentang Parpol, UU tentang Otsus NAD, UU tentang BI, UU tentang TNI, UU tentang Keuangan Negara dan lain sebagainya.

Dicontohkan hal-hal yang melanggar UU tersebut diantaranya adalah rencana membentuk partai lokal di Aceh yang melabrak UU tentang Parpol, pemberian hak 70% kekayaan alam untuk Aceh yang melanggar UU tentang Keuangan Negara ataupun penggunaan simbol-simbol tertentu dan kewenangan luas lainnya bagi Aceh yang mengarah pada federalisme.

"Mana ada pasal-pasal dari UU yang memberikan keistimewaan penguasaan 70% hasil sumber daya alam kepada daerah. Bagaimana jika Kaltim, Riau atau daerah lainnya menuntut hal yang sama," kata Pramono.

Penetapan suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan BI, ketentuan terhadap akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara serta ketentuan lainnya yang secara prinsip memberikan preferensi ekonomi dinilai PDIP dapat menimbulkan kecemburuan daerah lain.

Oleh karena itu, Pramono menambahkan, pihaknya akan membawa perdebatan tentang penafsiran UU itu ke jalur yang konstitusional, yakni MK untuk diputuskan status hukumnya.

Politisi PDIP itu juga menegaskan, pemerintah belum mendapat dukungan politik dari DPR dan F-PDIP telah mengingatkan bahwa rapat konsultasi pemerintah dengan pimpinan DPR dan Fraksi-fraksi Dewan di Istana beberapa waktu lalu tidak bisa dijadikan landasan persetujuan untuk penandatanganan MoU perdamaian Aceh tersebut.

"Pada kenyataannya pemerintah langsung menandatangani perjanjian tersebut sehingga kami tidak akan membawa masalah ini ke DPR tetapi ke MK untuk dikaji aspek-aspek yang terkait," katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Sutjipto menyatakan bahwa PDIP tidak anti pada perdamaian, tetapi perdamaian tersebut harus di atas prinsip tidak mengerogoti kedaulatan bangsa.

GAM, menurut dia, memiliki spirit memisahkan diri dari NKRI sehingga untuk mengatasinya tidak ada jalan lain kecuali lewat jalur hukum dan apabila cara itu tidak berhasil maka tindakan tegas bersenjata harus dilakukan.

Secara keseluruhan, DPP partai berlambang banteng dalam lingkaran itu berpendapat bahwa nota kesepahaman tersebut telah nyata-nyata mengandung substansi pemberian kemerdekaan bagi pemerintah Aceh dengan pemberian kedaulatan di bidang politik, ekonomi dan budaya.

Dengan demikian, menurut DPP PDIP, untuk mencapai syarat Aceh merdeka tinggal proklamasi dan pengakuan dunia internasional saja.

Sementara itu, sekitar seratusan kader PDIP menggelar ikrar kebulatan tekad mempertahankan NKRI di halaman depan kantor DPP partai tersebut.

Acara yang dipimpin Sutjipto itu ditutup dengan pembubuhan tandatangan para kader PDIP di atas bentangan kain putih yang menyatakan dukungan mereka atas keutuhan wilayah NKRI.

padahal sebelumnya, PDIP disinyalir melakukan banyak kecurangan (PDIP Curang) di pemilu 2014. banyak pihak menduga ini upaya mengalihkan perhatian publik atas kecurangan yang mereka lakukan.

Organisasi Kebudayaan akan Adakan Samadiyah untuk Sultan Iskandar Muda

13 Organisasi Kebudayaan adakan Samadiyah (Tahlilan) untuk Sultan Iskandar Muda dalam rangka Memperingati Haul Sultan Iskandar Muda ke 376 Tahun (1636-2012). Acara ini dilaksanakan di Komplek Makam Sultan Iskandar Muda yang letaknya di antara Meuligoe Gubernur Aceh dan Museum Aceh, Peuniti, Banda Aceh pada 27 Desember 2012 bertepatan dengan 13 Safar 1434 H.

Tiga belas organisasi kebudayaan dan sejarah Aceh yang melaksanakan acara tersebut adalah ISKADA Aceh, Institut Peradaban Aceh (IPA), Pusat Kebudayaan Aceh Turki (PuKAT), Yayasan Bustanussalatin (YB), Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA), Lembaga Kajian Sejarah dan Peradaban Aceh (LKSPA), Central Information Samudra Pasai Heritage (CISAH), Balai Sastra Samudra Pasai (BSSP), Yayasan Pusaka Nanggroe (YPN), Lembaga Budaya Saman (LBS), Rumoh Manuskrip Aceh (RMA), Majelis Sastra Hamzah Fansuri (MSHF), Himpunan Mahasiswa Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala.

Ketua Panitia Pelaksana, Haekal Afifa, mengatakan, peringatan tersebut merupakan ke empat kalinya dilakukan. Kali ini, kata dia, diperingati secara bersama oleh 13 lembaga kebudayaan dan sejarah yang ada di Aceh umumnya khususnya yang ada di Banda Aceh.

“Acara ini untuk mendorong Pemerintah Aceh menjadikan Haul Sultan Iskandar Muda sebagai agenda tetap tahunan pemerintah. Pemerintah harus peduli dengan nilai-nilai sejarah dan budaya di Aceh. Inilah hal yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang biadab dan beradab, bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang-orang besar yang berjasa bagi Aceh, inilah ciri dari bangsa-bangsa berperadaban” kata Haekal pada rapat panitia di balai Museum Aceh, Jumat 21 Desember 2012.

Haekal meminta Pemerintah Aceh supaya menjadikan tanggal 26 dan 27 Desember sebagai Hari Libur Aceh (Hari Berkabung Aceh), hal tersebut, menurutnya, harus diatur dalam kebijakan pemerintah sebagai penghormatan kepada Korban Tsunami dan Sultan Aceh Darussalam yang diakui kehebatannya oleh dunia. “ini tidak boleh tidak harus dilakukan” tegas Haekal yang juga pendiri Institut Peradaban Aceh.

Sultan Iskandar Muda telah berhasil menyatukan seluruh wilayah semenanjung tanah Melayu di bawah panji kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam. Dia juga telah berhasil menjalin hubungan diplomasi perdagangan dengan berbagai bangsa Asing, sehingga secara internasional Aceh tidak hanya dikenal sebagai sebuah Kerajaan yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alamnya, tetapi kekayaan itu benar-benar dapat dinikmati secara bersama oleh rakyatnya. (tz) sumber: suaraaceh.com

'Lembaga Wali Nanggroe' bukan Lembaga Wali Negara

Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh, ASNLF menegaskan bahwa:

Tidak ada hubungan apapun antara Lembaga Wali Negara yang merujuk pada sejarah dan budaya bangsa Aceh, yang terakhir kali dipegang oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm), dengan lembaga “Wali Nanggroe” produk Helsinki yang sedang dipersengketakan oleh banyak pihak di Aceh akhir-akhir ini.

Dalam buku “The Price of Freedom”, Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) telah menjelaskan, apa yang dimaksud dengan Wali Negara dan kenapa beliau menyebutkan dirinya sebagai wali. Istilah “Wali” diibaratkan seperti seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya, sementara dia belum dewasa. Sebagai pengganti orang tuanya diperlukan seorang Wali untuk menjaga dan melindungi dirinya. Demikianlah halnya dalam kasus negara Aceh, yang akan dijelaskan dalam alasan historis berikut ini.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Wali Negara adalah wujud dari deklarasi kembali kemerdekaan Aceh 4 Desember 1976, dimana Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) mengkaitkan dengan jejak sejarah panjang saat berlangsung perjuangan melawan serangan kerajaan Belanda pada tahun 1873.

Ketika itu, tahun 1874, pemangku Sultan Aceh Muhammad Daudsyah masih berumur 9 tahun. Dalam kondisi Sultan yang belum memungkinkan untuk mengambil alih pemerintahan, dan mana kala negara Aceh dalam keadaan darurat, maka telah terjadi pemindahan kekuasaan dari Sultan Aceh kepada Tengku Muhammad Saman di Tiro. Estafet kepemimpinan Aceh ini dijalankan secara turun temurun oleh keluarga di Tiro hingga syahidnya Tengku Chik Maat di Tiro pada tanggal 3 Desember 1911.

Pada tahun 1953, Tengku Muhammad Daud Beureuéh mendirikan gerakan Darul Islam, yang berlanjut pada pendirian Republik Islam Aceh ditahun 1961. Saat itu, beliau juga pernah ditetapkan sebagai Wali Negara Aceh.

Sejarah berulang, pada tahun 1976, Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) dengan sebutan Wali Negara, mendeklarasikan kembali kemerdekaan Aceh, sekaligus mendirikan front pembebasan bangsa Aceh Sumatra (National Liberation Front of Acheh Sumatra) atau lebih dikenal dengan Angkatan Atjèh Meurdéhka.

Sejalan dengan waktu, sebutan Wali Negara semakin mengakar dalam masyarakat dengan semakin kuatnya gerakan perlawanan menentang penjajahan di atas bumi Aceh, terutama di tahun-tahun akhir hayatnya Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Tak dapat disanggah, bahwa beliau telah menjadi simbol pemersatu bangsa Aceh dalam perjuangan menuntut hak penentuan nasib sendiri.

Berdasarkan fakta sejarah di atas, jelaslah bahwa Wali Negara adalah jabatan yang tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kedaulatan Negara Aceh. Hal tersebut sangat bertentangan dengan rumusan lembaga Wali Nanggroe untuk memilih seorang pemimpin adat, sebagaimana tertuang dalam qanun lembaga tersebut. Sehingga kedua istilah ini tidak dapat disetarakan ataupun disama-artikan.

Sejak Tengku Hasan Muhammad di Tiro wafat, belum ada seorang pun, baik yang berasal dari keturunan keluarga di Tiro maupun bukan, yang mengklaim dirinya sebagai pengganti Wali Negara dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Aceh. Meskipun demikian, perjuangan tersebut tetap dan masih terus dilanjutkan oleh pejuang-pejuang Aceh Merdeka yang bersatu dalam satu front pembebasan yang diwariskan oleh Wali Negara Teungku Hasan, yaitu Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF).

Sebagaimana diketahui, sejak 1997 Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro telah berada dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Mengkaitkan “Wali Nanggroe” dalam NKRI dengan Wali-Wali Negara Aceh Merdeka, dari sisi kriteria apapun tidaklah berdasar. Tidak ada bukti keturunan ataupun dokumen pelimpahan kekuasaan Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) kepada pihak-pihak lain.

Bahkan, patut dipertanyakan atas dasar hukum apa, oleh siapa, dimana dan kapan Malik Mahmud Al Haytar diangkat sebagai Wali Nanggroe, sebagaimana tertulis dalam qanun tersebut. Bahkan, ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Apalagi ia secara terang-terangan telah melanggar amanah perjuangan kemerdekaan Aceh.

Menyetarakan Wali Nanggroe dalam NKRI dengan Wali Negara Aceh Merdeka adalah sungguh suatu tindakan manipulasi untuk memutar balikkan fakta sejarah perjuangan bangsa Aceh. Oleh karena itu, ASNLF sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Lembaga Wali Nanggroe tersebut, apalagi lembaga itu bila hanya untuk memuaskan kepentingan segelintir elite politik dengan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Pembentukan lembaga Wali Nanggroe dan perangkat kelengkapannya akan berakibat pada pemborosan anggaran belanja. Sangatlah menyedihkan, di saat rakyat Aceh terhimpit dengan persoalan ekonomi untuk hidup sehari-hari, pihak-pihak yang mengatasnamakan wakil rakyat membentuk satu lembaga “super-power”, yang akan menyerap anggaran belanja tanpa makna apapun dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, selain dari pada bermegah-megah di atas penderitaan rakyat.

Terlebih lagi, situasi di Aceh membuktikan bahwa sengketa berkepanjangan dalam perumusan lembaga Wali Nanggroe telah pula mengorban hak-hak rakyat yang masih saja bergelut dalam konflik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Anggota-anggota DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas yang mereka pikul, malah mengabaikannya.

Perlakuan tersebut telah mencerminkan sistem tirani yang mereka anut sehingga menghambat terbangunnya nilai-nilai demokrasi, dan akan dapat memicu konflik baru dengan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah sesama bangsa Aceh. Dan hal ini dapat dipastikan akan terjadi, kalau pihak Jakarta menyetujui qanun lembaga ini.

Maka, ASNLF perlu menekankan sekali lagi betapa pentingnya jaminan kebebasan bagi rakyat Aceh dalam mengungkapkan pikiran secara terbuka baik dalam bentuk aksi protes, penyampaian petisi maupun aksi-aksi damai lainnya tanpa adanya ancaman ataupun rasa takut. Sebab hanya dengan jaminan atas hak-hak dasar berpolitik inilah rakyat Aceh berpeluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depan mereka.

Mencermati fenomena penindasan atas hak-hak dasar ini, ASNLF mengajak rakyat Aceh untuk serentak bangun dan menuntut hak-hak dasar tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan. Penderitaan yang sedang menimpa bangsa kita sekarang tidak akan berakhir, tanpa adanya usaha-usaha yang keras dan berkelanjutan dari kita sendiri untuk merubah status quo yang ada.

Pancasila Gagal Sakti di Aceh?

Tanggal 1 Oktober 2012. Memori kita mau tidak mau harus kembali memutar kisah untuk mengingat sejarah pada tanggal yang sama di tahun 1965. Sebuah kup berdarah yang telah menewaskan tujuh orang jenderal Angkatan Darat (AD) yang kemudian diangkat menjadi Pahlawan revolusi. Peristiwa itu kemudian kita kenal dengan nama Gestapu atau G 30 S/PKI.

Itulah peristiwa berdarah yang paling kontroversial di Republik Indonesia. Dengan skenario matang yang diaminkan oleh aktor-aktor politik, anak negeri kemudian melakukan pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan atau yang di duga simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) diseluruh nusantara. Dengan stigma atheis, mereka dibabat habis, tanpa pernah di hadirkan ke pengadilan.

Tulisan ini bukan hendak membela PKI. Juga bukan membenarkan orang-orang yang membantai “generasi PKI” yang disebut-sebut tidak layak hidup di bumi nusantara ini. Namun, penulis ingin “mencolek” sedikit kesaktian Pancasila, yang hari ini, diseluruh negeri diperingati sebagai pengulang masa, bila dasar negara kita itu mempunyai kesaktian yang mandraguna.

Penulis masih ingat sekali, cerita salah seorang Pak Wa (abang kandung ibu penulis) yang menceritakan, saat 1965 itu, ketika Pancasila masih sangat sakti, dalam waktu sekejap saja prajurit Pancasilais dan massa yang di dukung oleh “berita provokasi” dari koran Berita Yudha, melakukan pembersihan terhadap anasir-anasir PKI.

Maka setiap malam, di bulan-bulan pembantaian tangisan pilu terdengar menyayat dari pinggir lubang kuburan massal. Algojo dengan kawalan prajurit tempur, menetak siapa saja yang diangkut bagai binatang ke kamp-kamp pembantaian.

Kisah kehebatan itu kemudian di filemkan dan wajib tonton setiap tanggal 30 September. TVRI dengan setianya memutar film tersebut. Dan kita, mulai anak-anak sampai lansia disuguhkan visualisasi pemberontakan G 30 S/PKI selama berjam-jam. Permusuhan itu semakin tertanam.

Nah, selama bertahun-tahun (lebih kurang 30 tahun) kita terus di racun dengan kesumat dendam kepada PKI. Sehingga kita tidak sadar, bila kesaktian Pancasila yang diagung-agungkan itu telah secara perlahan-lahan dibelokkan oleh mereka yang punya jabatan (baik sipil maupun militer) untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.

Aceh, yang juga ikutan terlibat dalam pembersihan anasir PKI, ternyata “hana di boh yum” oleh mereka yang ada di Jakarta. Semangat Pancasila yang selalu dikumandangkan di setiap upacara bendera hari Senin di sekolah-sekolah dipraktikkan dalam bentuk penghisapan terhadap Aceh.

Kala itu Hasan Tiro, deklarator Aceh Merdeka (AM) marah dan mulai memberikan perlawanan. Sebelumnya Daud Bereueh juga pernah melakukan hal yang sama. Lalu apa jawaban dari perlawanan meminta keadilan dari anak negeri yang notabenenya pemilik alam daerah yang di klaim sebagai bagian dari republik?

Serdadu, ya serdadu bersenjatalah jawabannya. Kopassus dikirim ke Aceh untuk menghentikan perlawanan rakyat. Padahal saat itu AM belum mengakar di tengah masyarakat. Namun kehadiran Kopassus telah menghadirkan masalah baru. Yaitu pembunuhan tanpa alasan atas nama menjaga kedaulatan NKRI. Ini mengakibatkan bibit-bibit perlawanan semakin banyak lahir ke bumi Aceh.

Di sisi yang lain, kesejahteraan tak kunjung dirasakan oleh rakyat. Semakin hari semakin banyak saja masyarakat Aceh yang jatuh miskin, di bunuh tanpa sebab, di tolak bekerja di instansi pemerintah, yang lebih parah lagi, peraturan “nasional” yang bernuansa jahiliyah pun di praktekkan di Aceh, yaitu setiap muslimah dilarang menggunakan jilbab. Sehingga banyak perempuan muslim di Aceh yang harus memilih keluar dari sekolah umum karena pihak sekolah tidak menerima siswa yang berjilbab.

Gelombang “Tienisasi” atau (menjadikan semua perempuan seperti Tien Soeharto) pun semakin meningkat. Ibu-ibu mulai dari level istri kepala lorong sampai istri pejabat diwajibkan pakai baju kebaya dan sanggul ala Tien. Ini bentuk penelanjangan secara terstruktur terhadap keislaman orang Aceh yang dilakukan oleh negara.

Rakyat Aceh semakin dibuat sakit. Gelombang perlawanan pun semakin membesar. Dukungan terhadap AM semakin membuncah dan pelanggaran HAM secara sistematis pun dimulai.

Semua itu kemudian direkam oleh sejarah. 1989- 1998, Daerah Operasi Militer (DOM) diterapkan di Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan Operasi Wibawa, Operasi Sadar Rencong I sampai III. Operasi Cinta Meunasah I dan II, Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum, Darurat Militer, serta Darurat Sipil.

Pembantaian terhadap rakyat pun semakin nyata. Sebut saja beberapa pembantaian secara brutal yaitu tragedi Rumoh Geudong (1990-1998). KNPI (3 Januari 1999). Tragedi Arakundo (3 Februari 1999, Simpang KKA ( 3 Mei 1999), Beutong Ateuh (23 Juli 1999), Bumi Flora (9 Agustus 2001) dan Jamboe Keupok (17 Mei 2003)

Siapa pelakunya? Semua kita tahu tentunya. Mereka yang mengaku mencintai dan membela republik inilah aktor utama dan juga merangkap sebagai figuran. Darah bersimbah di Aceh. Tangisan rakyatnya tak ada yang peduli. Baik polisi maupun tentara di masa itu telah berubah menjadi mesin pembunuh rakyat Serambi Mekkah.

Lalu satu pertanyaan mendasar, mengapa di Aceh Pancasila gagal untuk sakti? Mengapa sila-silanya tidak mampu memberikan perlindungan kepada segenap rakyat Aceh yang sebelumnya telah merawat bayi Garuda ketika baru lahir? Apakah kesaktiannya telah luntur seiring lunturnya pengaruh PKI di nusantara? Ataukah kesaktian itu hanya dilahirkan sementara untuk membabat habis PKI yang notabenenya musuh bebuyutan militer di masa itu? Walllahua'lam

Penulis wartawan The Globe Journal, peminat masalah sosial dan politik.

Menjemput Surat Sultan Iskandar Thani di Belanda

Pertama kali menginjakkan kaki di Negeri Oranje(Belanda), terasa terpaan angin kencang  menampar wajah. Dingin yang menerpa  memaksa kami merapatkan jaket. Suhu udara yang  berkisar  11-15°C sangat dingin bagi  orang-orang pesisir seperti kami, orang Aceh.

Berbeda dengan Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Bandara Schippol di Amsterdam tidak dilengkapi dengan anjungan sehingga kita harus turun dari pesawat, lalu  naik bis menuju  ke ruang kedatangan, Jarak antara  tempat pesawat parkir  dan ruang  kedatangan  cukup jauh, sekitar 20 menit ditempuh  dengan bis.

Sepanjang jalan dari Bandara di Amsterdam sampai ke hotel di Den Haag, tak hentinya  kami berdecak kagum memandang bangunan kuno yang indah dengan pohon-pohon hijau yang daun-daunnya  mulai menguning.  Fenomena ini merupakan  pertanda telah masuk musim gugur.

Memasuki Kota Den Haag (The Hague), tampak  pemandangan yang menarik. Sepeda-sepeda  berseliweran  di jalan-jalan. Ada bermacam-macam bentuk sepedanya: ada yang di depannya terdapat tempat untuk duduk anak balita, menyerupai becak dayung, tetapi rodanya dua, tidak seperti becak yang beroda tiga. Ada sepeda yang dihiasi bunga-bunga di bagian setangnya.

Hujan yang turun  dan dinginnya udara tidak menghalangi  kami untuk berjalan  mencari makanan. Makanan yang halal memang hal yang sulit di sini. Kami harus melalui beberapa blok untuk dapat makan dengan lauk-pauknya. Beberapa blok terasa dekat dengan  mata yang disuguhi pemandangan indah  dari bangunan khas Belanda, dihiasai dengan  sepeda-sepeda yang lalu lalang. Berkali-kali kami harus berhenti untuk mengambil foto.

Kami juga berkunjung ke kedubes dan berkesempatan untuk melapor kepada Dubes RI Ibu Retno  L.P. Marsudi. Alhamdulillah Beliau menerima kedatangan kami dengan menyambut hangat tim pelacak arsip dari Pemerintah  Aceh. Beliau dalam kesempatan ini menyatakan sangat kagum kepada sejarah dan kebudayaan Aceh.

Esok paginya kami melangkah  menuju Arsip Nasional Belanda yang letaknya  bersebelahan dengan Central Stasiun (CS) Den Haag. Rupanya kami telah ditunggu oleh Mr. Frans van Dijk, yang telah mengatur kami untuk bertemu dengan Kepala  Arsip Nasional Belanda (Nationaal Archief), Mr. Martin Berendse, yang juga ketua ICA (International Council on Archive) atau  Ketua Komite Internasional Arsip.

Beliau sangat senang  menerima kami. Keramahan  Mr. Martin Berendse  membuat kami  merasa senang, ditambah dengan  pelayanan yang sangat baik dari Mr. Frans van Dijk  yang kemudian membawa kami melihat-lihat ruangan Preservasi dan Konservasi, dan Depo (ruang penyimpanan arsip) mereka. Banyak hal yang membuat kami berdecak kagum, di antaranya  peralatan dan bahan kelengkapan preservasi dan konservasi mereka. Kami berharap Laboratorium Preservasi dan Konservasi semacam ini  dapat dimiliki oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Decak kagum kembali  bergema manakala kami sampai di ruang penyimpanan arsip (Depo) mereka yang  bila disusun  di lapangan bola akan penuh.

Kami memulai pelacakan dengan  membuka website mencari surat Sultan Iskandar Thani abad ketujuh belas.  Dr. Annabel Gallop (seorang  ahli Numismatic dari Inggris) dalam tulisannya yang berjudul Emas, Perak, dan Lapis Lazuli: Surat-Surat Kesultanan Aceh Abad Ketujuh Belas,  mengungkapkan keberadaan  terjemahan dari surat Sultan Iskandar Thani dalam Bahasa Belanda, yang tersimpan di Arsip Nasional Belanda (NAN).

Setelah memesan melalui website-nya akhirnya kami dapat  memegang  surat tersebut.  Tak tergambarkan  betapa senangnya  kami memegang bukti  kejayaan Aceh di masa lalu. Surat yang merupakan terjemahan surat asli ke dalam Bahasa Belanda ini  adalah  salah satu surat Kesultanan Aceh abad ketujuh belas yang  masih dapat kita lihat  wujudnya. Surat asli yang berbahasa Melayu dan bertuliskan huruf Arab tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden.

Selain surat ini juga ditemukan laporan dari pegawai-pegawai VOC tentang tingkah laku, kegemaran sultan-sultan yang memerintah setelah Sultan Iskandar Muda. Laporan setebal 84 halaman ini masih terlihat bersih dan dalam kondisi baik. Dalam satu box arsip terdapat  dua jilid laporan yang merupakan data yang dilaporkan  para pegawai VOC ke Nederland.

Di Arsip Nasional Belanda ini juga ditemukan banyak catatan dan dokumen tentang sejarah Aceh. Selain itu, juga dapat dilacak peta-peta wilayah Aceh dan Sumatera Utara  yang dibuat  pada 1900. Peta-peta ini sangat berguna  untuk memberikan gambaran tentang letak geografis kota atau gampong di Aceh. Peta-peta ini dapat dijadikan petunjuk/data bagi peneliti-peneliti  tentang Aceh.

Kami ke perpustakaan Universitas Leiden (Universiteit Bibliotheek)dengan ditemani Amiq Ahyad, ahli manuskrip, untuk melacak surat asli Sultan Iskandar Thani.

Subhanallah! Ini seperti surat yang digambarkan Dr. Annabel Gallop, sebuah  surat yang ditulis  di atas kertas mulberry yang khas Turki. Beberapa ahli menyebut sebagai surat  yang ditulis di atas kertas dinding.

Hiasan dan warna  surat ini  sangat tidak  lazim  dalam konteks  surat-surat Melayu yang beriluminasi. Iluminasi adalah seni menghias secara manual yang menghias secara dekoratif  suatu tulisan yang bermakna tertentu agar tercapai pesan yang terkandung  di dalam manuskrip tersebut.  Warna Biru sangat jarang  ditemukan  dalam buku-buku seni manuskrip Melayu dan hampir tidak ada dalam surat yang beriluminasi. Ternyata setelah dilakukan analisis ilmiah, diketahui bahwa lapisan biru ini adalah lapisan azuli. Lapisan azuli berwarna biru ini sangat dibanggakan oleh istana Aceh dan digunakan untuk  mewarnai  gajah dan kuda-kuda peliharaan  Sultan Iskandar Thani .

Semoga surat ini dapat menjadi bahan referensi bagi pelajar dan mahasiswa Aceh, demikian doa yang terucap di bibir Pak Amiq. Demikian juga yang menjadi harapan kami semua.  

Salam dari Negeri Oranje.

Drs. M. Adnan A. Majid, Penulis adalah Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh